Suasana rapat pembahasan KUA PPAS 2016 yang dilaksanakan di Hotel Purnama Kota Batu, kemarin.
Kota Batu, Bhirawa
Pemerintah Kota Batu dituntut bisa mensinergikan kebijakan Pertanian Organik. Para petani tidak hanya diajari cara bercocok tanam organik, tetapi juga diajari dan didampingi pasca panen baik penjualan maupun tata niaga.
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso saat memimpin Rapat Sinkronisasi Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Batu, kemarin.
Pada intinya, pengembangan pertanian organik masih menjadi salah satu prioritas KUA PPAS. Dan hal ini bisa diharapkan bisa disinergikan dengan pengembangan sektor wisata.
“Secara berkelanjutan pertanian organik menjadi satu tema sentral dari beberapa tema yang ada. Dan tahun 2016 juga nanti pak wali ingin bagaimana kita bisa mendatangkan wisatawan manca negara dengan membuat jadwal kegiatan yang terintegras,” kata Punjul.
Untuk mendukung hal di atas, layanan kesehatan dan pendidikan yang mudah, terjangkau dan merata harus bisa segera direalisasikan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat Kota Batu. Karena itu tahun depan diharapkan tidak ada lagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya karena tidak ada biaya.
Dan di tahun yang sama, kata Punjul, Dinkes juga harus memberikan pelayanan kesehatan sosial dengan bekerja sama antar desa yang dianggap ada resistensi penyakit. Semuanya harus terpantau dalam database yang dimiliki oleh Dinkes, dan terinput dalam BPJS.
“Ke depan, bagaimana kita juga agar menyiapkan infrastruktur, bersinergi dengan berbagai SKPD untuk membuat saluran irigasi yang bagus guna mendukung pertanian organik ini hingga infra struktur kesehatan dan pendidikan,” tambah Punjul.
Berkenaan dengan kepemilikan hutan, Punjul juga meminta adanya peningkatan fungsi lingkungan. Karena itu Pemkot Batu harus melakukan optimalisasi pengelolaan hutan. Dengan langkah tersebut maka tahun depan tidak akan ada lagi hutan di kawasan Kota Batu yang terbakar akibat kelalaian dalam pengelolaan dan pengawasan. [nas]
