Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI, Soepriyatno saat berdiskusi dengan petani Jombang di Desa Banjarsari, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Jombang, Rabu siang (09/01). [Arif Yulianto/ Bhirawa]
Jombang, Bhirawa
Sejumlah petani tebu di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengadu (wadul) kepada anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Soepriyatno. Mereka mengeluhkan nasib petani tebu yang saat ini makin terjepit. Soepriyatno pada Rabu (09/01) melakukan diskusi dengan sejumlah petani Jombang di Desa Banjarsari, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Jombang.
H. Basyarudin Saleh, Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) wilayah Pabrik Gula (PG) Jombang Baru mengatakan, saat ini, mayoritas petani tebu di Jombang mayoritas mengalami keterpurukan.
“Saat ini mayoritas petani tebu ya hancur, sangat terpuruk. Jangankan harga, sekarang (gula) ‘nggak’ laku kok,” tuturnya.
Ditambahkannya, saat ini harga jual gula petani tebu di Jombang masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan oleh pemerintah. Gula petani Jombang, menurut salah satu petani tebu lainnya, hanya laku di bawah 9.000 rupiah per kilogram.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI, Soepriyatno menyebutkan, kehadiran dirinya pada forum tersebut atas undangan untuk diskusi terkait persoalan ekonomi.
“Khususnya masalah petani tebu, kemudian masalah usaha kecil, kelompok tani, dan banyak masalah lainnya,” ujar Soepriyatno saat diwawancarai usai acara.
Ditanya lebih lanjut, apa saja keluhan para petani saat berdiskusi dengannya, Soepriyatno menjelaskan, mereka mengeluh tentang persoalan gula, impor beras, impor jagung, impor singkong, impor garam dan lainnya.
“Ini kan keluhan-keluhan semua petani kita. Karena apa, kalau petani kita mati, terus semua negara paceklik, kita makan apa,” tandas Soepriyatno.
Selain itu, politisi Partai Gerindra tersebut juga mengatakan, ia juga memberikan penjelasan kepada para petani yang hadir tentang adanya Undang-Undang (UU) Desa yang mengatur penggunaan Dana Desa (DD) yang besar di setiap desa saat ini.
“Ada yang dipakai Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) untuk membangun ekonomi. Dengan adanya Bumdes, ekonomi desa akan terbangun,” kata Soepriyatno.
Ditambahkannya, ada sesuatu yang positif dari politik. Menurutnya, setiap Calon Legislatif (Caleg) bisa menyampaikan visi-misi sesuai dengan tupoksinya, seperti pertanian, pendidikan, ekonomi dan lainnya.
“Supaya rakyat semakin dewasa, semakin mengerti, semakin sadar bahwa politik itu penting. Karena apa, yang menentukan hidup kita itu politik,” pungkasnya.(rif)
