Foto: ilustrasi
Pemprov, Bhirawa
Kinerja memuaskan diperlihatkan Biro Organisasi Setdaprov Jatim dalam realisasi penyerapan pelaksanaan APBD Jatim 2016. Dari 71 SKPD di lingkungan Pemprov Jatim, Biro Organisasi menempati urutan pertama paling banyak penyerapan anggarannya, yakni mencapai 36,40 persen hingga pertengahan triwulan kedua 2016 ini.
Berdasarkan data yang didapat Bhirawa, selain Biro Organisasi, SKPD lain yang juga menunjukkan kinerja yang baik dalam penyerapan anggaran adalah Biro Administrasi Perekonomian yang mencapai 33,61 persen, Biro Humas dan Protokol 32,84 persen dan Kantor Perwakilan Provinsi sebesar 32,83 persen. Kemudian disusul Bakorwil IV Pamekasan sebesar 32,42 persen, Dinas Pendapatan 32,07 persen serta BPPKB sebanyak 32,03 persen.
Jika dilihat dari target, serapan anggaran SKPD Pemprov Jatim masih di bawah target. Pembagiannya, serapan anggaran triwulan pertama (Januari – Maret) harus terealisasi 20 persen, triwulan kedua (April – Juni) 35 persen, triwulan ketiga (Juli – September) 25 persen, dan triwulan keempat (Oktober – Desember) realisasi hanya tinggal 20 persen.
Namun pada kenyataannya, hingga pertengahan Mei atau hingga pertengahan triwulan kedua baru mencapai 36,40 persen yang paling tinggi, yang diraih Biro Organisasi. Total ada 17 SKPD yang berhasil realisasi anggaran hingga 30 persen lebih, dan 41 SKPD dengan serapan anggaran di atas 20 persen.
Bahkan, ada SKPD yang serapan anggarannya di bawah 20 persen sebanyak 13 SKPD. Di antaranya, RSU Karsa Husada Paru Batu hanya 6,79 persen, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 12,44 persen, Badan Lingkungan Hidup 13,07 persen dan RS Mata Masyarakat Jatim 13,93 persen.
Sedangkan serapan APBD non SKPD cukup baik. Yakni DPRD Jatim sebesar 40,19 persen, kepala daerah dan wakil kepala daerah 41,62 persen dan Badan Pengelola Keuangan dan Aser Daerah (BPKAD) 27,95 persen. Jika dirata-rata, serapan anggaran untuk SKPD sebanyak 22,66 persen dan untuk non SKPD lebih tinggi sedikit yaitu 28,02 persen. Sehingga total seluruhnya rata-rata 25,59 persen.
Menanggapi serapan anggaran ini, Kepala BPKAD Provinsi Jatim Dr Ir Budi Setiawan MMT menambahkan mengenai serapan anggaran ini, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memberikan perhatian sangat serius. Oleh karena itu, pada periode yang sama tahun ini serapan anggaran mengalami kenaikan cukup signifikan.
“Tahun lalu serapan anggaran triwulan pertama masih di bawah 10 persen. Namun tahun ini posisinya rata-rata mencapai 16 persen. begitu pula serapan pertengahan semester dua saat ini posisinya seudah mencapai 26 persen. Sehingga target kita pada akhir Juni nanti serapannya bisa mencapai 45 persen,” ungkapnya.
Menurut Budi, setiap bulan sebelum tanggal 10 setiap SKPD selalu mendapat evaluasi dari Gubernur dan membuat komitmen. “Komitmen itu seperti, bulan depan apa saja program yang dijalankan dan anggarannya terserap berapa. Komitmen itu yang membuat SKPD sendiri, bukan dari Gubernur. Dan selalu dicek tersebut,” tandasnya. [iib]
