Foto Ilustrasi
Pemprov Siap Lakukan Pendampingan
Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah melakukan evaluasi kinerja pada semester kedua tahun anggaran 2019 ini. Dalam evaluasi tersebut, Gubernur Khofifah menekankan terkait realisasi anggaran serta rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) dari seluruh OPD dan RS di lingkup Pemprov Jatim.
“Kalau penyerapan anggaran di atas 50 persen itu sejatinya masih rendah karena sekarang ini sudah masuk pertengahan bulan awal semester II tahun anggaran 2019,” tutur Khofifa, Jumat (20/7) malam.
Terkait hal tersebut, Khofifah meminta adanya langkah pendampingan atau asistensi bagi instansi yang serapannya masih rendah. Dia mencontohkan beberapa SMA/SMK di Jatim yang realisasinya serapan anggarannya masih rendah. Kendati prosentasenya sangat kecil, tetapi masih ada.
“Saya minta, Senin (hari ini), mereka diundang, apa kendalanya. Kita tidak boleh meninggalkan mereka, tapi harus diberi asistensi dan pendampingan supaya mungkin Kepala Sekolahnya baru atau TU nya baru dan seterusnya,” harap Khofifah.
Di sisi lain, Khofifah masih bisa memaklumi jika ada OPD yang penyerapannya masih rendah lantaran memang ada kaitan dengan event-event tertentu semisalnya event 17 Agustus tentu realisasinya nanti banyak terserap di bulan Agustus. “Mungkin saja memang pada proses yang sekarang masih lelang, jadi yang penting bisa menjelaskan prosesnya sampai dimana,” ujar tegasnya.
Gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut mengaku, Pemprov Jatim saat ini membutuhkan sinkronisasi RPJMD , Renstra, Renja dan RKPD sebelum di breakdown dalam RAPBD. Karena itu, diperlukan evaluasi secara menyeluruh, apakah terkait dengan realisasi anggaran , out put serta out come , sebelum PAPBD tahun 2019 serta RAPBD tahun 2020 kita sampaikan ke DPRD.
“Jika sampai awal semester dua realisasinya masih di bawah 50%, tentu perlu dipertimbangkan tambahan anggaran di PAPBD, karena justru makin tidak produktif,” katanya. Khofifah menambahkan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) juga masih cukup besar di tahun anggaran yang lalu.
Gubernur wanita pertama di Jatim ini menambahkan, agar anggaran mampu terserap dengan optimal, diikuti output dan outcome yang terukur dirinya meminta seluruh kepala OPD untuk mengecek struktur Rancangan APBD, dan memonitor bagaimana Rencana Kerja (Renja) masing-masing OPD. Diharapkan, sebelum tanggal 25 Juli ini seluruhnya bisa rampung .
Mantan Menteri Sosial RI ini menegaskan, pentingnya Renja yang terukur , karena sangat terkait dengan 11 Indeks Kinerja Utama (IKU), yang terdapat Rancangan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur 2019-2024.
Beberapa diantaranya, lanjut Gubernur Khofifah, adalah IKU baru, contohnya adalah indeks pengurangan resiko bencana dan indeks Thail. Sehingga diperlukan perencanaan yang matang dalam mengukur IKU tersebut. IKU ini harus ter–breakdown di OPD-OPD terkait, seperti BPBD, Dinas Sosial, PU Bina Marga, dan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan lain- lain.
Permintaan Gubernur Khofifah disambut positif oleh Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak. Orang nomor dua di Jatim ini mengaku siap melaksanakan permintaan itu, khususnya dalam memastikan strategi tahapan penurunan atau cascading dari kesebelas IKU tersebut.
“Sehingga dalam menganalisa RKPD tadi secara substantif ada benang merahnya dengan IKU yang ingin dicapai. Kami mohon bantuannya untuk mengatur proses komunikasi dengan seluruh OPD, kemudian ada pakar-pakar akademik yang sudah mulai mereview keselarasan IKU tersebut,” katanya. [tam]
