TKPKD melakukan rakor untuk menekan kenaikan angka kemiskinan yang digelar di Hotel Purnama Batu, Kamis (23/10).
Batu, Bhirawa
Pesatnya pertumubuhan ekonomi di Kota Batu, ternyata belum diikuti dengan kenaikan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakatnya. Bahkan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu, penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di kota ini mengalami kenaikkan menjadi 4,75 persen dari jumlah penduduk.
Meihat data tersebutm tim Tim Kordinasi Penanggulan Kemiskinan Daerah (TKPKD) mengadakan rapat kordinasi (rakor) yang digelar di Hotel Purnama Batu, Kamis (23/10). “Dengan prosentase kemiskinan yang mencapai 4,75 persen, berarti masih ada sekitar 9300 penduduk Kota Batu yang berada di bawah garis kemiskinan,”ujar Kepala BPS Batu, Sri Kadarwati.
Ia menjelaskan bahwa warga Kota Batu masuk dalam kategori miskin jika masih hanya mampu berbelanja di bawah angka Rp 336.844 per kapita per bulan. Dan prosentase angka kemiskinan 4,75 persen adalah hasil pendataan BPS di tahun 2013. Padahal di tahun sebelumnya (2012) angka kemiskinan Kota Batu berada di angka 4,45 persen.
Artinya, ada kenaikan jumlah penduduk miskin di Kota Wisata ini di tengah pesatnya laju perekonomian kota yang mencapai 8,2 persen. Kenaikan jumlah penduduk miskin ini dipengaruhi adanya kenaikan harga BBM yang terjadi di tahun 2013. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini membawa pengaruh terhadap inflasi.
Dengan inflasi yang terjadi, maka kenaikan harga 22 komoditi yang menjadi kebutuhan pokok tidak bisa dihindari. Meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, namun perlu diingat juga jika banyak pengusaha dan para pekerja yang berasal dari luar kota.
Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi mampu mengatasi jumlah pengangguran di kota Batu. Namun hal ini tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan di sektor pertanian.
Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso mengatakan, mayoritas penduduk Kota Batu berprofesi sebagai petani. Namun saat ini para petani mengalami kesulitan untuk mencari buruh tani guna menggarap sawah/ kebun mereka.
Akibatnya, tidak sedikit dari petani yang harus mendatangkan buruh tani dari tetangga kota. Yaitu, dari Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. “Ada juga buruh tani yang harus didatangkan dari Blitar dan Tulung Agung,”ujar Punjul.
Dengan adanya isu akan terjadinya kenaikan harga BBM di pemerintahan Jokowi-JK, mendesak TKPKD Kota Batu melakukan kordinasi awal sebagai langkah antisipasi. Mereka diminta untuk waspada dan bisa mengendalikan laju kenaikan harga 9 kebutuhan pokok.
Sri Kadarwati mengatakan salah satu cara yang harus diperbaiki adalah system pembagian beras miskin (raskin). Selama ini pembagian raskin dilakukan dengan system bagito atau bagi roto (Dibagi rata-red). “Sistem ini kurang efektif, lebih baik pemkot membagikan raskin yang lebih tepat sasaran,”pungkas Sri Kadarwati. [nas]
