Toha Mashuri
Kabupaten Blitar, Bhirawa
Pada Perubahan APBD tahun anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar mengusulkan pengadaan alat Uji Kir.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, Toha Mashuri mengatakan Uji KIR merupakan serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor seperti kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis.
Namun jika alatnya tak berfungsi secara maksimal maka pelayanan pengujian juga bakal terkendala sehingga pada Perubahan APBD atau Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2018 ini pihaknya sudah mengusulkan untuk pembelian alat-alat pengujian baru untuk menggantikan alat uji yang sudah ada.
“Dengan alat-alat yang baru nanti pengujian bisa dilakukan lebih bagus dan akurat,” kata Toha.
Lanjut Toha untuk pengajuan alat Uji KIR tersebut pihaknya mengajukan anggarannya mencapai Rp. 5 miliar untuk 2 tempat yakni di Kecamatan Wlingi dan Kecamatan Srengat, dimana saat ini pengujian kendaraan merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.
“Yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga kami harus bisa memberikan pelayanan pengujian secara maksimal,” jelasnya.
Toha menambahkan untuk tempat pengujian harus terakreditasi dan di Kabupaten Blitar dipastikan sudah terakreditasi, namun jika tempat pengujian belum terakreditasi maka daerah tersebut tidak boleh melakukan pengujian. “Sehingga pengujian harus dilakukan didaerah terdekat bagi yang belum terakreditasi,” imbuhnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Sugianto juga berharap adanya peningkatan pelayanan serta fasilitas dengan adanya perubahan kewenangan Uji KIR yang kini diserahkan kepada Pemkab Blitar yang sebelumnya ditangani oleh Pemprov Jatim.
“Utamanya perawatan alat serta peremajaan alat sangat penting untuk uji KIR, karena ini bagian dari keselamatan kendaraan sebelum benar-benar dianggap layak jalan,” pungkasnya. [htn]
