Perubahan Pencairan Dana BOS Rawan Penyelewengan

Kepala Inspektorat Kab Malang, Tridiyah Maestuti. [cahyono]

Kab Malang, Bhirawa
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2020 ini telah menerapkan mekanisme baru, terkait transfer dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) langsung ke masing – masing sekolah. Sebelumnya, dana BOS ini ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Jawa Timur (Jatim), kemudian dilanjutkan ke rekening bank sekolah.
Menurut Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti, dana BOS ditransfer langsung ke rekening masing – masing sekolah, Minggu (23/2) kemarin, kini mendapatkan perhatian khusus Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), karena rawan terjadinya penyelewengan dana BOS. Sebelumnya, dana BOS masuk terlebih dahulu ke RKUD Jatim, selanjutnya di transfer ke masing – masing sekolah.
Sebab, jelas Tridiyah, mekanisme transfer dana BOS ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler. Namun, Petunjuk Teknis (Juknis) serta Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dalam pendistribusian dana BOS di tahun 2020 ini masih belum diterima.
“Untuk mengantisipasi terjadinya penyalagunaan dana BOS, maka pihaknya akan segera mengumpulkan Kepala Sekolah (Kasek) dan dinas terkait untuk membahas mekanisme pencairan dana BOS itu,” paparnya.
Tridiyah menegaskan, pihaknya mengundang dinas terkait seperti Dinas Pendidikan (Dindik), pengawas sekolah, koordinator ditingkat kecamatan, pihak sekolah, serta Aparat Penegak Hukum (APH), itu semua untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan penggunaan dana BOS. Karena belum adanya Juknis dan Juklak pada distribusian dana BOS pada tahun ini, hal ini rawan terjadinya penyalagunaan dana BOS. Sehingga pihaknya berharap agar Pemerintah Pusat secepatnya memberikan kepastian terkait pengawasan dalam penyaluran dana Bos.
“Penerima dana BOS yakni Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidayah (MI), Sekolah Menegah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Sedangkan dana BOS pada tahun ini ada kenaikan 6%, jika dibanding sebelumnya,” ujarnya.
Tridiyah menyebutkan, dana BOS untuk tahun 2019 lalu, untuk siswa SD/MI memperoleh Rp 800 ribu per siswa, kini menjadi Rp900 ribu per siswa. Sedangkan untuk tingkat SMP, sebelumnya memperoleh Rp1 juta per siswa, kini naik menjadi Rp1,1 juta per siswa. Dan pencairan dana Bos akan dibagi tiga tahap, dengan rinciannya yakni 30% untuk tahap pertama, 40% untuk tahap kedua, dan 30% lagi diberikan pada tahap tiga.
“Dengan mekanisme baru dalam pendistribusian dana BOS, maka ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda). Diantaranya, terkait pencatatan pendapatan daerah pada neraca Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020,” tuturnya.
Sehingga untuk melaksanakan mekanisme baru dalam pendistribusian dana BOS itu, maka pihaknya masih menunggu Juknis dan Juklak dari Pemerintah Pusat, karena APBD sudah didok Anggota DPRD Kabupaten Malang. Dan jika dana BOS ditrasnfer langsung ke rekening masing – masing sekolah, maka alokasi pendapatan harus dikeluarkan dari APBD Kabupaten Malang. Untuk itu, pihaknya kini akan melakukan verifikasi terkait rencana kegiatan dan anggaran sekolah 2019 .
“Verifikasi yang akan dilakukan itu guna memastikan besaran jumlah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada kas sekolah. Sehingga dengan verifikasi ini, untuk mencocokkan antara uang yang masuk ke rekening dan pada kas sekolah, terhitung tanggal 31 Desenber 2019 atau tahun tutup buku,” ujar Tridiyah. [cyn]

Tags: