Pesan ‘Bias’ Radikalisme

Oleh :
Fajar Muharram, M.IP
Dosen Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Kajian tentang radikalisme dan temuan bunker senjata di bawah masjid yang dijelaskan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengejutkan publik Kota Delta. Hasil kajian itu menyatakan adanya 15 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo terafiliasi paham radikalisme. Bahkan, ada salah satu masjid di Kecamatan Sedati yang bawahnya ada bunker penyimpanan senjata.

Gus Muhdlor juga menjelaskan beberapa wilayah telah berstatus merah terpapar radikalisme. Di antaranya ialah Sedati, Balongbendo, Buduran, Gedangan, Candi, dan Tarik.

Narasi ini sesungguhnya merupangan sirine peringatan dini bagi warga Sidoarjo agar waspada terhadap paparan radikalisme. Namun, penjelasan ini bisa juga menjadi bola liar yang akan menjadi boomerang bagi pemerintah setempat. Sebab, hasil kajian itu tidak dijelaskan refrensi data yang jelas atau indikator yang terukur. Sedangkan, seorang kepala daerah dalam menyampaikan sesuatu mestinya harus bijak dan terarah. Sehingga komunikasi politik menjadi kunci penting dalam menyampaikan pesan kepada khalayak luas.

Definisi komunikasi menurut Harold Lasswell, “Who Says What in Which Channel to Whom with What Effect”, masih dianggap sebagai salah satu model utama komunikasi politik yang dijalankan oleh pejabat publik kita. Prinsip who says what diperankan oleh si penyampai pesan (komunikator), in which channel diperankan oleh media massa, to whom diperankan oleh si penerima pesan (komunikan), dan with what effect ini adalah dampak apa yang terjadi pada komunikan atau publik.

Dalam konteks pendekatan Lasswell, narasi Gus Muhdlor dengan prinsip with what effect menjadi sebuah alarm bahaya bagi masyarakat di lapisan bawah (baca: grassroot). Betapa tidak, masyarakat akan saling curiga dan tunjuk antar individu maupun kelompok, terkait siapa sebenarnya kelompok radikal yang disebutkan oleh Gus Muhdlor. Dan tidak menutup kemungkinan terjadi sebuah keretakan ukhuwah dan perpecahan di tingkatan grassroot. Karena memang dalam penyampaian tersebut, tidak disertai dengan sumber data yang jelas. Bahkan, yang lebih ekstrem lagi adalah jika hal tersebut tidak bisa dibuktikan dengan data secara jelas, maka yang terjadi adalah timbul sebuah fitnah di masyarakat.

Gus Muhdlor juga menjelaskan bahwa enam dari delapan belas kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu Sedati, Balongbendo, Buduran, Gedangan, Candi, dan Tarik masuk dalam status kuning dan merah. Tidak dijelaskan juga maksud kategori kuning dan merah itu seperti apa, dan indikator untuk disebut sebagai wilayah kuning dan merah itu seperti apa. Hal tersebut tentunya menjadikan sebuah pertanyaan besar dari benak warga Sidoarjo, tentang siapa yang dimaksud oleh Gus Muhdlor dan jika isu radikalisasi menjadi masalah yang serius bagi pendopo, mengapa tidak segera ditindak meskipun menurutnya secara kuantitas masih kecil.

Dalam konteks ini, maka tidak seharusnya seorang kepala daerah melakukan komunikasi politik kepada publik, dengan narasi yang bias pemahaman bahkan membuat bingung masyarakat di tingkatan bawah. Bahkan yang terjadi adalah sebuah distorsi komunikasi politik seorang Gus Muhdlor, sebagai bentuk representasi dalam memberikan gambaran fakta secara utuh. Karena disadari atau tidak, seorang kepala daerah harus mampu memaksimalkan prinsip etika politik dalam memposisikan dirinya dihadapan publik.

Etika politik merupakan sebuah tuntunan bagi pemimpin dalam menata masyarakat dan dipertanggungjawabkan dengan prinsip moral. Muhammad Arkoun, seorang filsuf Islam Modern, menjelaskan bahwa etika politik harus menyuguhkan studi politik yang bernuansa akademis ketimbang mengedepankan studi historis kronologi belaka. Arkoun juga menekankan betapa pentingnya suatu pemerintahan dijalankan dengan memakai logika akademis ketimbang logika politis semata.

Meskipun logika akademis dalam menjalankan sebuah pemerintahan menurut Arkoun disampaikan oleh Gus Muhdlor, yaitu bagaimana Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) tidak bersikap apatis terkait paham radikalisme, dan menghidupkan serta memakmurkan masjid-masjid melalui berbagai kegiatan untuk mempersempit ruang gerak kelompok radikal. Tetapi, Gus Muhdlor dalam menyampaikan informasi tentang beberapa wilayah yang terafiliasi paham radikalisme harus based on references, bukan hanya sekedar narasi yang bersifat politis, sehingga tidak memunculkan bias informasi di tingkatan grassroot. Karena, jika informasi disampaikan berdasarkan data yang jelas, masyarakat sendiri nantinya akan menilai dan bisa bersikap secara kritis dalam menangkal paham radikalisme di Sidoarjo. Sehingga kemaslahatan dalam konsep baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur. Di mana akan lahir suatu masyarakat yang penuh dengan kedamaian, kemakmuran dan keadilan, serta sempurna secara spiritual maupun material, dalam bingkai Sidoarjo yang aman dan damai akan bisa terwujud dengan sendirinya.

———- *** ———-

Rate this article!
Tags: