Peserta KB Aktif Kab.Probolinggo Capai 202. 687 Akseptor

Bupati Tantri tinjau pelaksanaan KB aktif yang mencapai 202.687 akseptor.

Bupati Tantri tinjau pelaksanaan KB aktif yang mencapai 202.687 akseptor.

Kab.Probolinggo, Bhirawa
Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Probolinggo sudah berjalan dengan baik. Hal itu terlihat dari jumlah peserta atau akseptor KB yang begitu aktif setiap tahunnya. Hingga akhir Mei 2016, jumlah peserta KB Aktif mencapai 202.687 akseptor dari 248.211 orang Pasangan Usia Subur (PUS).
Jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun 2015 yang hanya 204.764 akseptor dari 246.262 orang PUS. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Probolinggo dr Endang Astuti, Rabu (29/6).
Menurutnya, hingga akhir Mei 2016, jumlah KB baru mencapai 12.350 akseptor. Peserta KB aktif melalui MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) mencapai 48.783 akseptor atau 23,72% dari total peserta KB aktif. Meliputi pelayanan IUD 6.133 akseptor, MOW 12.067 akseptor, MOP 1.515 akseptor dan implant 29.086 akseptor,” jelasnya.
“MKJP ini memiliki banyak sekali keuntungan. Di antaranya, efektif, jangka panjang sehingga bagi orang-orang tertentu angka kegagalan sangatlah kecil. Berbeda dengan Non MKJP yang menuntut masyarakat harus patuh, tidak mudah lupa dan sering datang ke klinik,” terangnya.
Disisi lain jelas mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo ini, angka Unmet Need hingga akhir Mei 2016 sebesar 4,86% atau menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 5,78%. “Kami menargetkan agar angka Unmet Need terus turun setiap tahun. Unmet Need itu adalah pasangan suami istri (pasutri) usia subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin mempunyai anak lagi, tetapi mereka tidak memperoleh pelayanan KB. Hal ini dikarenakan ketidaktahuannya mau ikut apa dan harus bagaimana,” tegasnya.
Endang menuturkan, masih ada tantangan yang harus dilakukan. Salah satunya terkait dengan TFR (Total Fertility Rate) atau rata-rata ibu melahirkan pada usia reproduksi yang pada tahun 2015 mencapai 2,25%. “Salah satu penyebabnya adalah masih tingginya angka pernikahan dini. Kelahiran pada usia remaja juga bisa meningkatkan TFR,” ujarnya.
Sampai dengan Maret 2016, total pernikahan yang tercatat di Kabupaten Probolinggo sebanyak 2.258 pernikahan. Dari jumlah tersebut, angka pernikahan dibawah 20 tahun (pernikahan dini) sebanyak 994 pernikahan atau 44,02% dari total pernikahan.
Untuk itulha telah dilakukan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas), “Jumlah itu masuk dalam kategori sedang. Tentunya yang tidak legal akan lebih banyak lagi jumlahnya,” ujarnya.
Sosialisasi ini diikuti oleh 31 orang peserta yang merupakan perwakilan dari ormas di Kabupaten Probolinggo meliputi Muslimat NU, Fatayat NU, Gerakan Pemuda Ansor dan IPPNU di Kabupaten Probolinggo.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan peran dalam memberikan pelayanan KB dan ketahanan keluarga. Pasalnya selama ini kasus pernikahan dini masih tinggi sehingga menyebabkan terhambatnya terwujudnya keluarga yang berkualitas sebagai pangkal dalam mencapai masyarakat yang maju, berdaya saing, berkeadilan sesuai dengan misi daerah. “Karena keluarga dari hasil pernikahan dini rentan dari kemiskinan, keterbelakangan, perceraian, kerawanan kesehatan dan lain sebagainya,” tegasnya.
Endang Astuti menegaskan bahwa hasil pendekatan kepada masyarakat yang selama ini dilakukan pada beberapa kecamatan ternyata berdampak positif. Dimana angka pernikahan dini usia dibawah 20 tahun menurun. “Ini memberikan indikasi yang baik bahwa upaya menurunkan angka pernikahan dini didukung oleh semua elemen masyarakat,” tambahnya. [wap]

Tags: