Petakan Promosi Karir Kepala Sekolah Jawa-Madura

Foto: ilustrasi

Dindik Jatim, Bhirawa
Konsentrasi pengembangan kualitas pembangunan manusia di wilayah Madura akan diterjemahkan dalam sejumlah program pendidikan jangka pendek. Di antaranya ialah perbaikan sarana prasarana sekolah, penguatan vokasional serta penataan kepala sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rachman menuturkan, pihaknya tengah memetakan kebutuhan kepala sekolah di Madura. Hal ini dimaksudkan untuk mengisi jabatan kepala sekolah yang akan diisi dari Jawa.
“Pak Gubernur sudah setuju untuk mengirim tenaga pendidik. Sementara kita dahulukan kepala sekolah. Dari Jawa kita promosikan ke Madura, dari Madura kita promosikan karirnya di Jawa,” tutur Saiful, Senin (11/5). Selain pemetaan kebutuhan kepala sekolah, perbaikan sarana pra sarana juga akan menjadi prioritas. Sebab, sekitar 30 persen sekolah yang dilimpahkan dari kabupaten wilayah Madura dalam kondisi rusak berat. Padahal, sekolah-sekolah tersebut telah berdiri cukup lama. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak hanya karena masalah kultural saja.
“Kondisi yang seperti itu membuat kepedulian terhadap sekolah minim,” tutur dia.
Terlebih untuk SMK yang terhambat program praktikumnya lantaran sarananya tidak memenuhi. Sehingga, penguatan keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki lulusan juga masih minim. “SMA kita gunakan double track dan SMK Mini tetap jalan,” tutur Saiful.
Seiring dengan perbaikan itu, Dindik Jatim juga akan mendirikan sekolah unggulan wilayah Madura. Sekolah tersebut akan didirikan di Pamekasan dengan dilengkapi asrama. SMA negeri boarding school disebutnya akan memiliki keunggulan sesuai kearifan lokal yang ada. Selain itu, penguatan karakter akan ditonjolkan.
“Semuanya akan kita koordinasikan dengan Kemenag dan cabang dinas setempat. Termasuk pendirian SMA double track di Madrasah Aliyah (MA),” tutur dia.
Kepala Cabang Dindik Jatim, Bangkalan Maryono membenarkan, kualitas pendidikan di wilayah Madura membutuhkan perhatian khusus. Utamanya pada perbaikan sumber daya manusia berupa kepala sekolah dan guru. “Kita masih kekurangan guru PNS. Karenanya jika ada yang mutasi keluar Bangkalan pasti saya tahan. Kalau ada yang mau masuk silahkan, saya welcome,” tutur Maryono.
Sebagai indikator, selama bertahun-tahun sebelum di pegang provinsi hasil Ujian Nasional (UN) di Bangkalan masuk peringkat teratas. Setelah kewenangan dipegang provinsi dan menerapkan UNBK, Bangkalan di peringkat paling buncit. Ini menjadi permasalahan yang sebenarnya terhadap kualitas pendidikan.
“Kalau seperti ini kan perlu dipertanyakan bagaimana manajernya. Manajer yaitu kepala sekolah yang perlu di assessment ulang,” tutur Maryono.
Di sisi lain, sepinya peminat sekolah negeri juga harus menjadi perhatian. Di Bangkalan, alasan yang sering kali diungkapkan karena kultur masyarakat yang lebih memilih masuk pesantren.  Tapi hanya kasuistik dan tidak terukur. Sehingga butuh riset yang tepat terkait minimnya minat siswa.
“Sekarang cotohnya saja di SMAN Kokop Bangkalan. Tenaga PNS hanya ada satu. Jadi kepala sekolah, guru dan operator. Siapa sekarang guru-guru yang berprestasi di sekolah-sekolah unggulan itu berani kemari?,” tantang Maryono. [tam]

Tags: