Petani 4 Desa Bumiaji Rebutan Air Irigasi

Dialog warga desa untuk memecahkan kesulitan air yang dialami petani 4 desa di Kecamatan Bumiaji.

Dialog warga desa untuk memecahkan kesulitan air yang dialami petani 4 desa di Kecamatan Bumiaji.

Kota Batu,Bhirawa
Warga empat Desa di Kecamatan Bumiaji mulai mengalami kekurangan air untuk mengaliri sawah mereka. Hal ini terjadi akibat kemarau panjang yang mulai berdampak di Kota Batu. Kondisi ini membuat para petani antar desa mulai rebutan untuk mendapatkan air.
Rebutan air yang terjadi tidak hanya antar petani. Tetapi juga antara kelompok tani hingga petani antar desa. Adapun empat desa di Kecamatan Bumiaji yang mengalami kesulitan air adalah, Desa Sumbergondo, Desa Tulungrejo, Desa Punten dan Desa Bulukerto.
Mereka merasa kekurangan air ini tidak hanya disebabkan karena penurunan debit sumber air waktu kemarau, namun juga karena penggunaan dompeng (mesin penyedot air) yang dipergunakan di wilayah Desa Sumberbrantas.
Agar permasalahan ini tidak berkembang ke masalah yang lebih luas, Jumat (16/10) lalu Muspika Bumiaji telah mengundang perwakilan warga ke kantor Kecamatan Bumiaji. “Lewat pertemuan ini kita berharap ada solusi yang bisa diterima semua pihak, agar tidak terjadi gesekan di lapangan,” ujar Kapolsek Bumiaji, AKP Sukatno, Minggu (18/10).
Dalam pertemuan tersebut dihadiri perwakilan warga Desa Sumberbrantas, Desa Tulungrejo, Desa Punten, Desa Sumbergondo dan Desa Bulukerto pengurus Hippam dan Hippam. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Bulukerto, Eko Hadi Irawan Sugianto, Kepala Desa Tulungrejo, Suliono dan Kades Sumbergondo, Nur Yuwono.
Dialog ini dipimpin langsung oleh Camat Bumiaji, Aris Imam Wahyono didampingi Kapolsek Bumiaji, AKP Sukatno, Danramil Bumiaji, Kapten Widagdo dan Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH), Hari Santoso.
Dalam forum, Kades Bulukerto menceritakan apa yang dialami petani saat kemarau ini. Jika musim hujan, petani bisa mengaliri sawahnya selama 6 hingga 9 jam, namun saat musim kemarau para petani hanya kebagian air selama 3 saja. Ketika di atas (Sumberbrantas-red) airnya dibuka jam 1.00, maka air baru nyampai di desa Bulukerto pukul 9.00. “Saya berharap ada pembagian air yang cukup untuk warga desa Bulukerto. agar para petani bisa tersenyum dan tidak kebingungan mengaliri sawahnya,” ujarnya.
Hal senada juga dikemukakan oleh beberapa warga. Di depan forum, warga ini menyebutkan beberapa daerah rawan kekurangan air, seperti Dusun Tegalsari, dan Dusun Gempol. Mereka menduga penyebab kekurangan air di daerah mereka ini karena beroperasinya Dompeng. “Kalau ada rapat seperti ini, pasti mengalir, karena dompeng diatas dimatikan semua. Nanti usai rapat dinyalakan lagi, kita kekurangan air lagi,” keluh warga tersebut.
Namun hal itu dibantah oleh warga Desa Sumberbrantas. Mereka mengatakan bahwa sampai saat ini dompeng masih dipergunakan, tidak dimatikan. Mereka mengatakan bahwa kurangnya air bukan karena penggunaan dompeng, namun dikarenakan ada bendungan air di kawasan hutan.
“Penggunaan dompeng itu tidak berpengaruh, penyebabnya karena ada bendungan air diatas kita. Saya sendiri tidak tahu siapa yang membuat, begitu bendungan air itu kita bongkar, air langsung lancar,” ujar warga Sumberbrantas tersebut.
Dihadapan forum, warga Sumberbrantas ini meminta kepada seluruh warga masyarakat agar tidak hanya meminta jatah air saja, namun melupakan urusan melestarikan sumber air. “Kita ini minta jatah air terus, tapi tidak pernah memikirkan kelestarian sumber air,” ujarnya.
Akhirnya, pertemuan tersebut menghasilkan beberapa poin kesepakatan. Yaitu,  antara lain disepakati dari 24 dompeng yang ada di Sumberbrantas yang diperbolehkan beroperasi hanya 7 dompeng saja. “Dompeng ini hanya diperbolehkan beroperasi mulai jam 6 pagi hingga 6 sore (18.00). Tidak boleh ada yang membendung sungai,” ujar Camat Bumiaji, Aris Imam Wahyono.
Disepakati pula pembentukan pengawas air dari masing-masing Hippa (Himpunan Petani Pengguna Air) ada 2 orang, sehingga terdapat 10 anggota pengawas air dengan Ketua Kasi Trantib Kecamatan Bumiaji.  “Setiap tahun nanti akan ada rapat evaluasi, sekeligus pembekalan untuk tim pengawas, sebelum melakukan penertiban di daerah,” jelas Aris. [nas]

Tags: