Foto: ilustrasi
Sampang, Bhirawa
Seiring dengan kebijakan pemerintah mengimpor garam, mengakibatkan harga garam rakyat di Pulau Madura anjlok. Oleh sebab itu, sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah tersebut, rencananya Senin (19/1) hari ini sekitar 500 petani garam se-Madura berencana menggelar aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Jatim dan kantor Gubenur Jatim.
Dalam aksinya nanti, para petani garam rakyat yang tergabung dalam Paguyuban Petani Garam Sampang (PPGS) akan mendesak Pemprov Jatim memperjuangkan harga garam rakyat. Tak hanya itu, aksi PPGS ini sekaligus akan menuntut PT Garam segera dibubarkan.
” Sesuai Permendag Nomor 20 Tahun 2005, harga garam rakyat kualitas 1 Rp 750.000 per ton, sedangkan untuk garam rakyat kualitas 2 dihargai Rp 550.000 perton nya,” ungkap Korlap Aksi, Moh Salim, Minggu (18/1).
Terpisah, salah seorang petani garam di Sampang bernama Faiz menuturkan, selama ini harga garam rakyat jauh dari harga yang ditentukan pemerintah. “Harga garam rakyat kualitas 1 dihargai Rp 475.000 per ton, sedangkan kualitas 2 harganya Rp 425.000 per ton, itu belum termasuk biaya produksi dan transportasi. Jadinya petani hanya dapat hasil Rp 200.000 hingga Rp 300.000 rupiah per tonnya,” tandasnya. Rencananya aksi para petani ini akan diawali dan berkumpul di Sampang, kemudian mereka langsung menuju kantor Gubenur Jatim di Jl Pahlawan.
Untuk diketahui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian membuka kran impor garam. Dua kementerian tersebut ‘terpaksa’ membuka kran impor karena memang produksi nasional tidak mencukupi kebutuhan.
Saat ini kebutuhan garam di dalam negeri mencapai 3 juta ton per tahun dengan rincian 1,4 juta ton untuk konsumsi dan 1,6 juta ton untuk industri. Sementara produksi garam rakyat pada 2013 tercatat sebesar 1.319.607 ton. Dari jumlah tersebut bisa mencukupi kebutuhan garam konsumsi nasional sebesar 1.242.170 ton. Ini artinya, dari sisi produksi belum mencukupi kebutuhan nasional. Karena itu impor menjadi salah satu solusi jangka pendek. [lis]
