Bupati Gresik saat membuka sosialisasi . [kerin ikanto/bhirawa]
Petronas berencana melakukan survei lapangan Bukit Panjang di wilayah Lepas Pantai Utara Propinsi Jawa Timur PC Ketapang II Ltd. Survei yang difasilitasi SKK Migas itu total sepanjang 137 kilo meter yang akan dilakukan mulai tanggal 1-9Juni 2021 dimulai dari Pantai Madura
Kepada Bupati dan Wakil Bupati (Wabub) Gresik, Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) – Aminatun Habibah (Bu Min) serta para undangan yang hadir, Manajer Senior SKK Migas Jabanusa Doni Arianto meminta ijin bahwa Petronas akan melakukan survey lapangan Bukit Panjang di Wilayah Lepas Pantai Utara.”Survey yang dilakukan oleh Petronas ini akan dilakukan melintasi wilayah Manyar, Bungah dan Sidayu. Survey ini bertujuan untuk memeriksa kontur permukaan dasar laut,” kata Doni.
Menjawab permintaan ijin pihak SKK Migas dan Petronas, Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani yang hadir dan membuka sosialisasi yang berlangsung di Ruang Puteri Cempo Kantor Bupati Gresik pada Rabu (26/6/2021) menyatakan dukungannya.”Kami berharap dalam pelaksanaan survey kali ini tidak merugikan masyarakat terutama masyarakat nelayan. Tolong kepada pihak terkait agar sosialisasi kali ini bisa sampai ke masyarakat terutama pada masyarakat terdampak yaitu para nelayan” katanya saat membuka kegiatan sosialisasi.
Pihak SKK Migas, Petronas dan Pemkab Gresik mengundang Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perikanan, para anggota Muspika terkait dari Kecamatan Manyar, Bungah dan Sidayu serta Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Gresik Samaun.
Terkait survey yang akan dilakukan Petronas, Manajer Senior GSR Petronas Andiono Setiawan menyatakan bahwa survey yang akan dilakukan ini dilaksanakan oleh pihak ketiga.”Pelaksanaan surveynya hanya ada kapal yaitu kapal Trinity yang berjalan di sepanjang pantai. Kapal itu melaksanakan scan sonar survey pada permukaan dasar laut”. katanya.
Kegiatan sosialisasi yang difasilitasi oleh Asisten II Pemkab Gresik, Ida Lailatussa’diyah sebagai moderator meminta kepada pihak Petronas agar dalam melaksanakan survei tidak mengganggu lalu lintas nelayan. Permintaan yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta Ketua HNSI.”Kami meminta agar pihak Petronas juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan juga sebelum melaksanakan survey”. Pinta Samaun. [eri]
