PGI Usulkan Utusan Golongan Jadi Anggota MPR

Silaturahmi pimpinan MPR dengan PGI.

Jakarta, Bhirawa. 
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menanggapi Ketua Umum PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia ) Pdt Gomar Gultom, tentang keraguan akan adanya penumpang gelap pada amandemen UUD 45 menegaskan, Bahwa mengubah atau meng-amandemen UUD 45 tidak sama dengan mengubah UU biasa. Sebab UU biasa, bisa tiba tiba dirubah diluar inventaris masalah. Sedang meng-amandemen UUD 45, tidak bisa mendadak atau dengan diam diam lalu diputuskan atau diubah.  
“Perubahan harus sangat terbuka dan melibatkan seluruh komponen rakyat. Sekaligus melewati perdebatan dan dialektika yang mendalam. Sehingga perubahan yang dilakukan bisa menjawab persoalan bangsa. Bukan justru menambah persoalan baru,” tandas Bambang Soesatyo didepan pengurus PGI dan perwakilan berbagai Sinode Gereja di kantor PGI jalan Salemba Jakarta, Rabu sore (22/1). Hadir dalam silaturahmi tersebut para wakil ketua MPR RI adalah Ahmad Basarah (PDIP), Syarief Hasan (Demokrat), Arsul Sani (PPP), Fadel Muhammad ( Kelompok DPD). 
Usulan PGI untuk menghadirkan kembali Utusan Golongan sebagai anggota MPR RI ditanggapi Bambang Soesatyo sebagai usulan yang menarik dan perlu diElaborasi lebih jauh. Usulan PGI ini serupa dengan usulan PP Muhamadiyah yang telah disampaikan dalam kunjungan silaturahmi pimpinan MPR RI pada 16 Desember 2019 lalu.
Menurut Bambang Soesatyo, ruang dialektika mengenai Utusan Golongan ataupun berbagai hal Kebangsaan lainnya, harus dibuka lebar. Tidak boleh ditutup, apalagi buru-buru ditangkap. baik yang pro maupun yang kontra bisa menyampaikan argumentasinya. Karena itulah pimpinan MPR giat mendatangi berbagai organisasi kemasyarakatan. Khususnya yang berbasis keagamaan. Seperti PB NU, PP Muhamadiyah dan PGI.
“Terbukanya ruang dialektika, akan semakin ber kontribusi bagi proses pencerdasan kehidupan bangsa. Sedang silaturahmi MPR ke berbagai Ormas, bertujuan untuk bisa memahami isi hati dan pandangan Ormas terhadap berbagai masalah Kebangsaan. khususnya terkait rencana melakukan perubahan terbatas UUD 45 untuk menghadirkan Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN),” papar Bamsoet.
Dia meyakinkan PGI, bahwa amandemen terbatas UUD 45 , pembahasan nya tidak akan melebar diluar PPHN. Ketatnya aturan dalam melakukan perubahan terbatas, juga akan menjadi tembok. sekaligus mengunci kemungkinan munculnya penumpang gelap yang akan merusak ideologi Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika. (ira)

Tags: