PGRI Cemas, Syarat Mendapat TPP Kian Berat

Tunjangan Profesi PendidikSurabaya, Bhirawa
Rencana penerapan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara penuh di tahun 2015 mendatang mencemaskan Persatuan Guru republik Indonesia (PGRI) Jatim. Aturan ini dinilai akan memberatkan profesi guru jika secara keseluruhan pasal diterapkan, khususnya berkaitan dengan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP).
Kecemasan itu diungkapkan Ketua PGRI Jatim Ichwan Sumadi di Surabaya kemarin, (18/11). Ichwan mencontohkan betapa susahnya guru mendapatkan TPP tahun depan. Misalnya, guru yang ijazahnya tidak linier antara pendidikan dengan yang diajarkan tidak bisa mengajukan TPP.
“Tahun depan guru SD yang dapat TPP adalah guru yang lulusan PGSD. Padahal, guru lulusan PGSD baru ada lima tahun terakhir,” tuturnya.
Ichwan menerangkan, banyak guru SD di Jatim yang bukan lulusan PGSD dan belum mendapatkan TPP. Sedangkan dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa hanya guru yang sudah berusia lanjut yang dapat menerima TPP meski ijazahnya tidak linier. Syaratnya, guru harus mengajar lebih dari 20 tahun. “Ketentuan-ketentuan ini jelas akan merugikan guru,” ujarnya.
Ichwan mengatakan, banyaknya jam mengajar minimum yang disyaratkan dalam undang-undang itu juga memberatkan. Berdasar UU tersebut, guru baru bisa mengajukan TPP jika jamnya sudah penuh 24 jam. Padahal, kondisi di lapangan tidak selalu ideal.
“Saya mencontohkan, ada sekolah kecil yang jatahnya untuk satu mapel adalah 70 jam. Di sekolah itu ada tiga guru. Dengan demikian, tidak pas 24 jam untuk setiap guru. Begini ini sudah dikatakan tidak dapat TPP,” jelasnya.
Biasanya, lanjut Ichwan, guru di sekolah yang mengalami hal tersebut akan menambah jam mengajar pada mata pelajaran lain. Namun, mulai tahun depan, TPP hanya diberikan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Padahal, mayoritas guru hanya boleh memiliki satu kompetensi mengajar. Sistem yang membuat persaingan mendapatkan TPP semakin ketat adalah syarat presensi guru.
Dalam sebulan guru yang izin dengan keterangan tidak jelas tidak mendapatkan TPP pada bulan tersebut. “Untuk kasus seperti itu, kadang sekolah harus lebih bijak menyikapi,” ujarnya. Dia berharap, pemerintah pusat bisa memberikan kelonggaran untuk setiap poin persyaratan yang mulai diberlakukan seluruhnya tahun depan. [tam]

Tags: