Unifah Rosyidi (kiri) melihat ruang rapat di Gedung Sekretariat PGRI Kabupaten Tulungagung yang baru diresmikan ditemani Sekda Indra Fauzi dan Sugiarno.
Tulungagung, Bhirawa
Banyaknya guru dan tenaga kependidikan yang masih berstatus honorer membuat Ketua Umum Pengurus Besar PGRI , Dr Unifah Rosyidi MPd prihatin. Ia pun meminta pemerintah pusat agar ada afirmasi (perlakukan khusus) bagi guru honorer dan tenaga kependidikan untuk diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Kami sudah bertemu dengan Presiden dan minta afirmasi khusus untuk guru dan tenaga kependidikan diangkat sebagai PPPK melalui Kepmenpan RB,” ujar Unifah Rosyidi seusai meresmikan Gedung Sekretariat PGRI Kabupaten Tulungagung, Rabu (19/12).
Permintaan Kepmenpan RB secara khusus untuk pengangkatan PPPK bagi guru dan tenaga kependidikan honorer tersebut, menurut Unifah Rosyidi sudah selayaknya didapat para guru dan tenaga kependidikan honorer, apalagi bagi mereka yang sudah mengabdi relatif lama. “Kalau minta menjadi PNS (prosesnya) akan mengikuti UU ASN. Yang penting punya hak yang sama dan diangkat,” paparnya.
Unifah Rosyidi selanjutnya menyatakan PGRI tidak bisa memaksa pemerintah pusat harus melakukan pengangkatan bagi guru dan tenaga kependidikan honorer. Apalagi permintaan itu secara tiba-tiba. “Pasti pemerintah tidak mau. Maka kami cari jalan keluar,” tandasnya.
Ia melihat Kepmenpan RB yang berlaku khusus merupakan jalan keluar yang terbaik untuk mengangkat para guru dan tenaga kependidikan honorer. Terlebih saat ini jumlah kekurangan guru pertahunnya sudah mencapai 115 ribu guru.
Menjawab pertanyaan, Unifah Rosyidi membeberkan jika nanti untuk diangkat sebagai PPPK harus mengikuti ujian, maka para guru dan tenaga kependidikan honorer harapannya mendapat perlakukan khusus seperti nilai passing grade yang tidak terlalu tinggi. “Juga ujian sesama mereka dan perjanjian kerjanya hanya sekali saja,” tuturnya.
Hadir dalam acara peresmian Sekretariat PGRI Kabupaten Tulungagung dan sekaligus peletakan batu pertama pembangunan Gedung Serba Guna Sekretariat PGRI Kabupaten Tulungagung tersebut, Sekda Tulungagung, Ir Indra Fauzi MM, anggota Forkopimda Kabupaten Tulungagung dan Kepala Dindikpora Kabupaten Tulungagung, Suharno SPd MPd. Indra Fauzi hadir mewakili Plt Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM yang sedang berada di Jakarta.
Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Tulungagung, H Sugiarno MPd MM, mengungkapkan pembangunan Gedung Sekretariat PGRI Kabupaten Tulungagung menghabiskan biaya sebesar Rp 1,4 miliar. Dia berharap pun sebentar lagi sekretariat para guru itu akan bertambah fasilitasnya dengan dibangunnya gedung serba guna.
“Pembangunan sekretariat PGRI ini mulai digagas dan direncanakan sejak tahun 2000 lalu. Dan baru pada tahun 2016 dimulai untuk direalisasi dengan infaq para anggota,” ujarnya.
Sugiarno mengungkapkan pula, dengan luas lahan Sekretariat PGRI Kabupaten Tulungagung yang saat ini seluas 300 ru (4.200 m2) akan ditambah dengan pembelian lahan baru lagi sehingga menjadi 500 ru (7.000 m2). “Jadi nanti luas lahan Sekretariat PGRI Kabupaten Tulungagung genap sebahu kata orang Jawa,” katanya. [wed]
