PGRI: Pendidikan Kita di Indonesia Sedang Sakit

Sulistiyo

Sulistiyo

Jakarta, Bhirawa
Persatuan Guru Republik Indonesia menyatakan pendidikan di Indonesia sedang sakit dan kualitasnya semakin memprihatinkan terbukti dari adanya fakta dan realitas rendahnya kemampuan para lulusan sekolah dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan.
“Fakta ini bukan saja jika dilihat dari berbagai hasil survei lembaga survei internasional, tetapi juga dari fakta rendahnya kemampuan para lulusan sekolah kita. Sekolah saat ini bukan menjadi tempat yang tepat untuk menyiapkan manusia unggul tetapi justru sarat masalah. Bahkan, ada sekolah yang tidak lagi aman untuk menitipkan putra-putri kita,” kata Ketua Umum PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo dalam refleksi menyambut Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, di Jakarta, Kamis (1/5) kemarin.
Ia mengatakan persoalan regulasi yang sering tumpang tindih dan implementasi yang tidak jelas, komitmen dan kompetensi para pengambil kebijakan dan pelaksana di bidang pendidikan yang buruk, serta rendahnya standard pelayanan minimal pendidikan menjadi penyebab utama rendahnya mutu pendidikan Tanah Air.
“Bahkan menjadikan pendidikan arahnya tidak jelas, bahkan seolah tanpa arah,” katanya. Lebih lanjut dikatakannya Peraturan Pemerintah yang mengatur Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (waktu itu Pendidikan Nasional) menjadi sebab utama tidak efektif dan efisiennya pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kemdikbud pada pemerintahan sekarang.  Contohnya, urusan guru saat ini tersebar di semua direktorat, semua direktorat jenderal mengurusi guru.
“Kebijakan itu, menurut Mendikbud, dilatarbelakangi pemikirannya bahwa mengurusi guru yang diibaratkan jalan tol, semakin banyak pintu tol, perjalanan mobil semakin lancar, sungguh pikiran yang menyederhanakan persoalan, sesat, dan berakibat fatal. Urusan guru tidak menjadi semakin baik, justru semakin ruwet, dan tumpang tindih. Guru sekarang banyak tertekan dan stres,” katanya.
Kemdikbud, ujar Sulistiyo, sering bertindak sebagai pemadam kebakaran dan reaktif. Misalnya dalam pelaksanaan UN tahun 2013, Kurikulum 2013, pelatihan guru, pemanfaatan anggaran pendidikan, sertifikasi guru, uji kompetensi, pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG), guru honorer, dan sebagainya.
Terkait pelaksanaan UN khususnya tahun 2013 terjadi kekacauan dalam pendistribusian soal UN sehingga ujian tidak dapat dilaksanakan secara serentak. Terkait Kurikulum 2013 yang belum siap dalam berbagai lini, diantaranya pelatihan guru untuk implementasi kurikulum baru itu belum merata dan masih sangat sedikit.  Selain itu, penyaluran tunjangan profesi guru yang masih tersendat-sendat di sejumlah provinsi dan banyak guru yang belum dibayar tunjangannya selama dua tahun terakhir, katanya.
“Tunjangan guru sudah menjadi hak guru memang pasti akan dibayarkan dan berlaku surut. Namun kondisi tersebut bisa mempengaruhi kinerja guru,” tambahnya.
Buku Arah Pendidikan Terkait kinerja pendidikan di Tanah Air, Sulistiyo mengatakan Pengurus Besar PGRI sedang menyiapkan sebuah buku Arah Pembangunan Pendidikan di Indonesia.
“Buku ini diharapkan dapat membantu pemerintahan baru nanti agar pembangunan pendidikan lebih baik lagi, terutama dalam mengelola guru. Guru harus dikelola oleh sebuah Direktorat Jenderal yang khusus menangani guru, tidak boleh lagi tersebar di berbagai direktorat jenderal seperti saat ini,” katanya. PGRI juga meminta agar Presiden yang akan datang dapat memilih Menteri Pendidikan yang tepat.
“Selanjutnya, Mendikbud yang akan datang dapat memilih pejabat pendidikan yang tepat, terlebih para staf ahlinya. Jangan sampai mereka dengan pikiran-pikirannya yang liar dan aneh justru punya andil merusak pendidikan”, tambahnya.  [ant]

Tags: