PGRI Tegaskan Netralitas di Pilgub Jatim

15-logo-PGRISaiful Akui Banyak Tawaran Maju Pilgub
Surabaya, Bhirawa
Dukungan maju di Pilgub Jatim 2018 untuk Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rachman dari Jaringan Masyarakat Peduli Pendidikan (JMPP), mendapat respon serius dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jatim. Pihak PGRI memastikan diri tetap netral dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.
Ketua PGRI Jatim Ichwan Sumardi menuturkan, dukungan akan diberikan untuk setiap orang yang peduli terhadap pendidikan. Dan itu berlaku tidak untuk salah satu nama. Sebab, PGRI sebagai organisasi profesi akan tetap menjaga netralitas. Menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik.
“PGRI tidak akan mendukung salah satu nama. Meskipun Ketua JMPP itu saat ini masih pengurus PGRI aktif dan mantan Wakil Ketua PGRI Jatim,” tutur Ichwan saat menghubungi bhirawa, Kamis (14/7). Ichwan khawatir, sebagai pengurus aktif PGRI, dukungan Ketua JMPP akan dianggap juga dukungan PGRI Jatim.
Ichwan memastikan akan melakukan tindakan tegas jika ada pihak-pihak yang mencoba menggunakan PGRI untuk kepentingan dukung-mendukung calon. PGRI tidak akan meminta guru-guru untuk memilih salah satu nama dalam pilgub. Namun, PGRI tetap akan memberikan arahan terkait kriteria calon yang tepat. “Kriterianya itu ya peduli dengan pendidikan. Tidak terus mendukung nama,” tutur Ichwan.
Sebelumnya, Ketua JMPP Jatim Mashuri mengaku, dukungannya tidak main-main untuk Saiful Rachman. Ribuan tenaga pendidik yang menjadi anggotanya diklaim cukup solid. Karena itu, Mashuri berharap ada Bacagub Jatim yang mau menggandeng Saiful Rachman sebagai Bacawagub. “Sudah saatnya guru tampil sebagai pemimpin. Jika nantinya tak ada yang melirik, kami juga siapkan dukungan agar Saiful Rachman maju di jalur independen,” tutur dia.
Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman memastikan belum ada niatan untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jatim. Kendati pihaknya juga mengakui, sejumlah tawaran terus masuk. “Bahkan juga sudah ada lembaga survey yang menawarkan diri. Tapi semua saya biarkan saja,” tutr Saiful.
Terkait dukungan tersebut, Saiful mengakui itu merupakan hak politik setiap individu. Pihaknya tidak pernah meminta dan juga tidak mungkin melarang. “Saya kenal baik dengan orang-orang yang mendukung saya itu. Tapi kita tidak pernah komunikasi soal politik apalagi pilgub,” tutur mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini.
Saat ini, Saiful mengaku tetap akan profesional sebagai seorang PNS yang bertanggung jawab terhadap mutu pendidikan Jatim. Karena banyak hal yang harus dikerjakan untuk mengangkat pendidikan Jatim menjadi barometer nasional. “Kita ingin pendidikan Jatim jadi yang terbaik di Indonesia. Baik APK (Angka Pertisipasi Kasar)-nya maupun IPM (Indeks Pembangunan Manusia)-nya,” pungkas Saiful. [tam]

Tags: