Unifah Rosyidi saat berpidato di hadapan ribuan guru dalam acara Apel Akbar PGRI Tulungagung di GOR Lembu Peteng Kota Tulungagung, Minggu (7/1).
Tulungagung, Bhirawa
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Dr Unifah Rosyidi MPd, meminta pemerintah pusat dalam merekrut guru ASN (Aparatur Sipil Negara) baru pada tahun 2018 ini mengutamakan tenaga guru honorer. Masalahnya, kini tenaga guru honorer di seluruh Indonesia tercatat mencapai 998 ribu orang.
”Kami minta dalam rekrutmen PNS guru atau PPPK (ASN) mengutamakan guru honorer,” ujarnya saat menyampaikan pidato pada acara Apel Akbar PGRI Tulungagung dalam rangka HUT PGRI ke-72 dan Hari Guru Nasional di GOR Lembu Peteng, Kota Tulungagung, Minggu (7/1).
Menurut Unifah, kini tercatat 998 ribu guru honorer di seluruh Indonesia. Jumlah guru honorer itu lebih banyak dari jumlah guru yang sudah berstatus PNS. ”Yang guru PNS hanya 48%. Sementara sisanya (52%) merupakan guru honorer,” paparnya.
Saat ini pun, lanjut Unifah Rosyidi, PGRI terus berusaha agar para guru honorer itu mendapat prioritas menjadi ASN. Karenanya, para guru honorer diimbau untuk tidak melakukan tuntutan dengan turun ke jalan. ”Biar kami pengurus-pengurus PGRI yang mengupayakan dan berusaha. Para guru harus tetap mengajar di kelas. Tidak boleh tinggalkan anak didik. Kami komit untuk mengawal kekurangan guru,” paparnya lagi.
Dalam acara yang juga dihadiri Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi dan Wabup Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM ini, Unifah Rosyidi menyinggung pula terkait kedaulatan guru. Di antaranya, tentang sertifikasi guru.
Ia mengungkapkan saat ini baru 55% saja guru se-Indonesia yang telah lulus sertifikasi. Masih banyaknya guru yang belum tersertifikasi itu dikarenakan regulasi yang sudah berubah dan menyulitkan. Seperti biaya ujian sertifikasi sebesar Rp14 juta yang harus ditanggung secara pribadi dan nilai kelulusan sertifikasi yang mencapai angka delapan.
”Nilai kelulusan ujian sertifikasi guru itu harus delapan. Padahal untuk lulus ujian kedokteran nilainya 6,4,” tuturnya.
Sementara itu, menanggapi tahun 2018 sebagai tahun politik, Unifah Rosyidi seusai acara apel akbar menandaskan PGRI selalu menjaga netralitas. PGRI disebutkan sebagai pembawa pesan moral intelektualitas.
”Tadi (saat berpidato) kami tak berkampanye. Kami hanya memberi apresiasi pada capaian-capaian yang dilakukan pemerintah,” tandasnya.
Apel Akbar PGRI Tulungagung kemarin dihadiri tidak kurang dari 10 ribu anggota PGRI se-Tulungagung. Mereka memadati halaman GOR Lembu Peteng.
Penasihat PGRI Tulungagung, Suharno SPd MPd, mengungkapkan pelaksanaan apel akbar dilakukan dalam lima tahun sekali. Ia membantah pelaksanaan apel akbar tersebut dilaksanakan pada tahun 2018 karena berkaitan dengan tahun politik.
”Acara apel akbar baru terlaksana hari ini (kemarin karena menunggu kehadiran Ketua Umum PB PGRI. Bisanya beliau datang ke Tulungagung ya baru sekarang. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan politik,” ucap Suharno yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab Tulungagung ini. [wed]
