Pidsus Kejari Perak Forus Periksa LPJ BOS dan BOPDA

dana-bosSurabaya, Bhirawa
Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak terus berupaya mengumpulkan bukti tambahan kasus dugaan korupsi dana BOS di salah satu MI (Madrasah Ibtidaiyah) di kawasan Surabaya Utara. Kali ini tim penyidik pidsus sedang menadalami Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan dana tersebut.
Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak Bayu Setyo Pramono melalui Kasi Datun Dodik Mahendra membenarkan, tim memfokuskan pada pemeriksaan dokumen yang ditelaah di antaranya adalah proposal pengajuan bantuan dan laporan pertanggung jawabannya.
Dodik menuturkan, dua jenis bantuan yang kini dipelototinya, yakni BOS dan Bopda. Di MI yang ia usut, dana BOS dan Bopda dikucurkan selama dua tahun, 2013 dan 2014. Dana Bos berasal dari APBN melalui Kementerian Agama (Kemenag). Sedangkan Bopda didanai oleh Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) setempat.
Di tahun 2013, lanjut Dodik, MI yang diusutnya menerima dana hibah BOS sebesar Rp 511.560.000. Setahun kemudian madrasah ini kembali menerima bantuan sebesar Rp 535.960.000. Adapun dana hibah Bopda yang diterima di madrasah dengan 799 siswa itu selama dua tahun sebesar Rp 568 juta.
“Pencairan dana ini dilakukan per semester,” ujar Dodik mendampingi Kasipidsus Bayu Susetyo.
Terkait penyimpangan yang sedang didisik, Dodik enggan menjelaskan rinci dimana letak penyimpangan itu. “Masih penyidikan,” ucapnya. Saat ini, lanjut dia, pihaknya masih menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.
Disinggung mengenai tersangka dalam kasus ini, baik Kasi Datun maupun Kasi Pidsus beralasan masih fokus pada pendalaman dokumen LPJ dana BOS dan BOPDA tersebut. “Satu-satu dulu mas. Saat ini tim masih fokus pada pendalaman LPJ dari MI yang diduga melakukan penyalagunaan dana BOS dan BOPDA. Pada saatnya, tersangka akan kami beritahukan,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak Bayu Setyo Pramono.
Ditambahkan Bayu, tim masih perlu mengumpulkan data-data baru dari para saksi. Dari data ini, tim akan merujuk kepada pemenuhan dua alat bukti yang dibarengi dengan penetapan tersangkanya. Lanjut Bayu, penentuan siapakah pihak yang paling bertanggungjawab dalam hal ini sangatlah sulit. Penyidik harus mempunyai bukti-bukti yang kuat dalam menetapkan tersangka.
“Penetapan tersangka tidak semudah itu. Penyidik juga menginginkan perkara ini cepat selesai dan segera di sidangkan. Namun, unsur dua alat bukti harus terpenuhi dulu,” tandas Bayu. [bed]

Tags: