Bambang DH
Bambang DH
Pemilihan umum (pemilu) 2019 dilaksanakan besok, Rabu (17/4). Masyarakat pemilih memiliki hak sepenuhnya menyalurkan hak pilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Tak dipungkiri dalam masyarakat masih terdengar kebingungan menentukan pilihan. Ini seiring banyaknya partai politik (parpol) yang linier dengan besarnya jumlah calon anggota legislatif (caleg).
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDI Perjuangan, Bambang DH mengingatkan pentingnya masyarakat pemilih untuk lebih dulu memilah sebelum menjatuhkan pilihan. “Pilah dulu, baru pilih,” kata Bambang DH saat ditemui di BDH Center, Senin (15/4).
Menurut Bambang, memilah, meneliti rekam jejak pasangan capres-cawapres serta caleg sangatlah penting. “Seperti apa track recordnya, seperti apa masa lalunya, apa yang sudah dilakukan untuk rakyat, apa yang sudah diperbuat, apa capaian kinerjanya, sebesar apa kapasitasnya, dan teliti atau cari info hal-hal lainnya. Adakah komitmen atau kontrak politik dengan warga,” pesannya.
Menurut Bambang DH, sebenarnya pada Pemilu 2019 ini masyarakat pemilih lebih dimudahkan. “Kenapa? Karena KPU (Komisi Pemilihan Umum) telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang membuat mantan narapidana tidak lagi bisa nyaleg. Napi, terutama kasus korupsi merusak sendi-sendi demokrasi, norma hukum, norma sosial, norma agama, norma budaya Indonesia yang mengedepankan nilai ketimuran, ” paparnya Bambang DH yang juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 (YPTA) sebagai lembaga pengelola Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), Politeknik Untag, SMA serta SMP Untag.
Era internet dan sosial media (sosmed), kata Bambang DH, membuat siapa saja mudah mencari informasi. Tak terkecuali pasangan capres-cawapres serta caleg. Tinggal melakukan browsing, klik selesai.
Politisi dengan latar belakang dosen ini mengingatkan bahwa pemilih akan selalu memiliki harapan-harapan pada capres-cawapres serta caleg yang akan dipilihnya. Ini sudah sewajarnya karena Pemilu merupakan kesempatan membangun kontrak sosial, kontrak politik antara calon dengan pemilih. [iib]
