Foto: ilustrasi
Pemprov Jatim, Bhirawa
Ketua Panitia Daerah Muktamar NU ke-33 memastikan penggunaan system ahlul hal walakdi atau system perwakilan untuk menentukan Rois Aam PBNU, merupakan system yang bisa menghindarkan aksi saling bertabrakan diantara para ulama.
“NU itu artinya kebangkitan ulama. Jangan sampai hanya karena pilihan menjadikan antar kiai berseberangan dan bisa menimbulkan konflik,” kata Saifullah Yusuf, dikonfirmasi, Senin (11/5).
Menurut dia, sistem ini akan menunjuk beberapa kiai sepuh untuk bermusyawarah dan menentukan sendiri siapa diantara mereka yang akan didapuk menjadi Rois Aam. Gus Ipul, sapaan lekatnya, mengatakan, sistem ahlul hal walakdi bukan dimaksudkan untuk mengurangi derajat kepemimpinan Rois Aam.
“Ahlul hal walakdi ini sebenarnya untuk membedakan biar pemilihan Rois Aam tidak seperti pilkada, saat ini partai politik saja sudah musyawarah mufakat, masak NU tetap pemilihan langsung,” ujarnya.
Sebelumnya, mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, mengkritik penggunaan sistem ahlul hal walakdi. Menurut Hasyim, pemiliihan dengan sistem ahlul hal walakdi akan mengurangi derajat kepemimpinan Rois Aam, karena Ketua Umum PBNU tetap akan dipilih secara langsung. “Sistem ahlul hal walakdi itu kan sama halnya sistem formatur, padahal di satu sisi untuk Ketua Umum tetap dilakukan pilihan langsung di Muktamar,” kata dia.
Padahal derajat Rois Aam adalah sebagai pemegang tertinggi organisasi, sedangkan Ketua Umum PBNU hanyalah pelaksana dan mengemban perintah dari Rois Aam. Hasyim kawatir, dengan sistem ahlul hal walakdi, maka Rois Aam tidak lagi berfungsi dan hanya dijadikan sebuah simbol. [iib]
