Budiono, anggota DPD-RI wilayah Jatim saat mengunjungi Panwaskab Jombang, Rabu (21/02). [Arif Yulianto/ Bhirawa]
Jombang, Bhirawa
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kabupaten Jombang, Jawa Timur (Jatim) menjadi perhatian khusus dari anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI). Hal ini karena pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Jombang di ikuti kontestan yang berasal dari ‘Incumbent’ yang pecah kongsi.
Hal itu seperti di katakan anggota DPD-RI wilayah Jawa Timur, Ahmad Budiono saat ‘road show’ monitoring kesiapan pelaksaan Pilkada serentak baik Pemilihan Gubernur Jatim maupun Pemilihan Bupati/ Walikota di sejumlah daerah di Jawa Timur. Saat mengunjungi Kantor Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Jombang, ia menjelaskan, daerah yang Pilkadanya di ikuti oleh ‘Incumbent’ yang pecah kongsi, menjadi perhatian khusus selain faktor-faktor yang lain.
“Secara umum hampir sama, hanya ada beberapa yang sifatnya khusus. Jadi memang (daerah-daerah) mempunyai tingkat kerawanan masing-masing,” ungkap Budiono saat di tanya sejumlah wartawan usai mengunjungi Kantor Panwaskab Jombang, Rabu siang (21/02).
Beberapa daerah di Jatim yang mempunyai tingkat kerawanan khusus adalah daerah yang mempunyai penduduk yang memiliki banyak perguruan silat seperti halnya Kota Madiun. Namun kerawanan itu sudah di antisipasi dengan deklarasi damai serta kesepakatan tidak melibatkan perguruan silat dalam proses Pilkada.
“Kerawanan yang lainnya, seperti daerah yang ‘Incumbent’ nya pecah kongsi dan maju sendiri-sendiri. Karena itu bisa menimbulkan ketidaknetralan ASN,” katanya lagi.
Kondisi itu identik dengan Pilkada di Kabupaten Jombang yang antara Bupati ‘Incumbent’ dan Wakil Bupati ‘Incumbent’ memilih maju sendiri-sendiri dalam Pilbup Jombang. Namun menurut Budiono, kerawanan di Jombang, sudah terminimalisir setelah adanya pengisian Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Jombang yang oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur Jatim beberapa waktu yang lalu.
“Dan Pjs Bupati Jombang sudah berjanji menjadikan ASN di Jombang netral. Beliau juga sudah berkoordinasi dengan Panwaskab manakala ada temuan yang tidak netral agar di laporkan ke Pjs Bupati Jombang,” tandas Budiono.
Selain itu, secara umum, hal yang menjadi perhatian khusus DPD-RI tentang pelaksanaan Pilkada serentak di Jawa Timur adalah potensi adanya warga yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El). Sebelumnya mengunjungi Kantor Panwaskab Jombang, informasi yang di terima koran ini, Budiono juga mengunjungi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang. Sebelum DPD-RI berkunjung ke Kabupaten Jombang, Komisi II DPR-RI beberapa waktu yang lalu juga melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jombang untuk melihat persiapan pelaksaan Pilkada serentak di Kabupaten Jombang.(rif)
