Anggota tim Monitoring Pilkada Serentak Haryadi saat berkunjung ke Kantor KPU Batu, Senin (16/1).
Kota Batu, Bhirawa
Adanya potensi gejolak dan konflik dalam penyelenggaraan Pilkada Batu harus diantisipasi sejak dini. Hal ini untuk menjamin kenyamanan Warga Batu yang sebagian besar bergantung pada sektor wisata. Jangan sampai penyelenggaraan Pilkada menurunkan angka kunjungan wisata ke Kota Batu. Pesan ini disampaikan Tim Monitoring Pilkada Serentak Kemendagri saat datang ke Kantor KPU Batu, Senin (16/1).
“Keamanan penting, jangan sampai sebagai Kota Wisata ada konflik dan bentrokan. Karena hal ini bisa memengaruhi menurunnya kunjungan wisatawan ke Batu,” ujar salah satu anggota Tim Monitoring Pilkada Serentak, Haryadi.
Saat ini, katanya, kondisi di Kota Batu masih berjalan kondusif. Ia berharap situasi ini berjalan sampai hari H hingga semua proses Pilkada selesai. Meski demikian, Tim Monitoring tetap berpesan untuk mengantisipasi potensi adanya gangguan.
“Biasanya potensi gangguan datang dari luar. Salah satunya petaruh (botoh) yang datangnya dari mana-mana. Tujuannya meraup keuntungan saat Pilkada,”tambah Haryadi.
Untuk itu, ia menyarankan supaya kehadiran orang luar Batu, baik sebelum maupun hari H patut diwaspadai. Jika diberi uang dengan embel-embel memilih calon tertentu sebaiknya tidak dilakukan, dan lebih baik melapor ke Polisi.
Tim Monitoring Pilkada Serentak mengapresiasi hadirnya Relawan Demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada di Kota Batu. Relawan bentukan KPU ini bertugas membantu mensosialisasikan masalah Pilkada ke beberapa kelompok masyarakat. Salah satunya kelompok penyandang disabilitas.
“Kami baru tahu ada relawan seperti ini. Di daerah lain sangat jarang, bahkan belum pernah kami jumpai,” kata Hariadi. Dengan keberadaan Relawan Demorasi ini diyakini bisa meningkatkan partisipasi warga dalam Pilkada Batu. Selain itu Tim Monitoring juga mengecek kesiapan pendanaan KPU. Sesuai kebutuhan anggaran penyelenggara, anggaran yang disiapkan melalui APBD 2016 sebesar Rp12,7 miliar. Dan KPU maupun Panwas tidak bisa bekerja manakala pencairan anggarannya terhambat. Dan Tim Monitoring bertugas memastikan dan membantu mempercepat proses pencairan tersebut.
Selain ke Kantor KPU, Tim Monitoring akan juga berkunjung ke Kantor Panwaslih, Dispendukcapil serta beberapa instansi lain di Kota Batu. [nas]
