Ketua KPU Lamongan Makhrus Ali mengaku menunggu payung hukum dalam hal penundaan pilkada.(Alimun Hakim/Bhirawa).
Lamongan,Bhirawa
Masih tingginya kasus Covid 19 di Indonesia membuat pelaksanaan Pilkada 2020 di pastikan untuk di tunda. Namun,KPU Daerah seperti di Kabupaten Lamongan masih menunggu payung hukum kejelasan terkait penundaan tersebut.
“Hasil Rapat Dengar Pendapat atau RDP KPU RI, Bawaslu RI, DKPP, Kemendagri, dan DPR menyebutkan hal penundaan tersebut. Dan akan ada opsi terkait waktu dan akan terbitkan perpu sebagai payung hukumnya” kata Ketua KPU Lamongan,, Mahrus Ali, Selasa (31/3) siang.
Menurutnya, penundaaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati tersebut tidak hanya di Lamongan tapi di seluruh Indonesia karena akibat semakin merebaknya virus covid 19.
“Penundaan terjadi secara serentak se-Indonesia” ungkap Mahrus, panggilan Mahrus Ali.
Mahrus juga menegaskan Rapat Dengar Pendapat atau RDP KPU RI, Bawaslu RI, DKPP, Kemendagri, dan DPR tersebut juga diputuskan penyerahan sisa anggaran Pilkada yang belum terpakai digunakan untuk penangganan virus covid 19.
Sementara itu Ketua Bawaslu Lamongan, Miftahul Badar, menyebutkan kesimpulan rapat di RI antara penyelenggara pemilu, DPR dan Pemerintah memang begitu, hanya saja, keputusan penundaan tersebut butuh payung hukum sendiri, karena waktu pelaksanaan Pilkada diatur di UU 10 2016” tegas Miftahul Badar.
“Payung hukum yang dimaksud kemungkinan besarnya adalah Perppu. Nah Perppu ini yang ditunggu. Ketika Perppu ini sudah ada, maka bisa dikatakan Pilkada 2020 resmi ditunda” ungkapnya.
Disisi lain, Yuhronur Effendi, salah satu bakal calon bupati yang sudah mengikuti penjaringan di sejumlah partai politik di Lamongan mengaku penundaahn Pilkada Lamongan juga memberi kesempatn untuk memaksimalkan persiapan.
“Kita ikuti saja ketentuan pemerintah, karena itu yang terbaik bagi masyarakat. Dan untuk saya tetap mempersiapkan diri kapan saja pilkada dilaksanakan” papar Yuhronur.
Hal senada juga disampaikan Sholahudin yang juga telah mengikuti penjaringan atau pendaftaran bacabup di sejumlah porati politik di Lamongan.
“Njih mboten nopo nopo la wong ( ya tidak apa-apa) situasi negara lagi fokus penanganan wabah COVID 19” kata Sholahudin pada sejumlah awak media melalui whatshapp.
Wakil Bupati Lamongan, Kartika Hidayati juga mengungkapkan hal yang sama, Menurut wanita yang juga telah mengikuti penjaringan atau pendaftaran bacabup di sejumlah parpol itu menjelaskan,Di tundanya pilkada adalah bagian dari proses demokrasi untuk NKRI yang sejahtera.Tapi menyelesaikan permasalah kemanusiaan lebih dari segalanya , Fokus corona menjadi bagian yang penting untuk menjaga NKRI.
“Maka penundaan pilkada adalah sebuah keharusan, bagi calon pimpinan daerah semuanya harus dimaknai positif akan lebih bisa berkonsolidasi mencerdaskan rakyat dengan program mengajarkan proses demokrasi denga benar berahlak santun dan tidak boleh ada yang mengajari rakyat dengan fitnah downgrade lawan dan kebohongan public” terang Kartika Hidayati.
Menurutnya negarawan yang baik akan mengajarkan rakyat yang dipimpinnnya dengan proses demokrasi yang berkarakter NKRI, merah putih butuh pimpinan yang negarawan berkarakter dan berahlaqul karimah.“Adanya Corona ini mengajarkan kepada semuanya untuk saling menguati, saling dukung, saling tolong bersatu untuk selamat dari corona” pungkas Kartita Hidayati. [Aha]
