Pilkada Serentak Dalam Timbangan Resolusi Konflik

H. DarmadiOleh:
H. DARMADI
Praktisi Pendidikan, Pemerhati masalah Sosial, Budaya, dan Politik,    
Tinggal di Lampung Tengah.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak di berbagai daerah, akhir tahun 2015 ini,  belum lagi sampai pada tahapan-tahapan paling menentukan seperti kampanye, pencoblosan dan penghitungan suara, namun berbagai pihak sudah gerah dengan ragam fakta seputar Pilkada Serentak. Anehnya, dari hari ke hari kegerahan itu semakin membuat orang terbelah dalam bentuk kelompok yang bersifat pro dan kontra yang semakin menajam. Terbentuknya kelompok dalam musim Pilkada tentu sangat wajar khususnya jika semua kelompok diasyikkan dengan usaha membangun basis dukungan untuk kandidat. Namun, di musim Pilkada Serentak kali ini sangat terasa adanya gesekan dan “percikan api” antar kelompok-kelompok yang terbentuk.
Bagi orang yang masih mau jujur dan masih bersedia berpikir bebas, dalam situasi tarik menarik ini pasti akan sampai pada kesimpulan bahwa dua atau lebih pihak di daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak memang sudah sangat terasa adanya perbedaan tujuan, harapan, dan kepentingan serta cara pandang yang terus saling mempengaruhi hubungan. Lebih dari itu, berbagai kelompok atau pihak semakin keras usahanya untuk mencapai tujuan-tujuan secara bertentangan baik pada tingkatan pemikiran, emosi, dan tindakan.
Sungguh, itu semua sudah cukup untuk mengatakan bahwa Indonesia sudah berada pada tingkatan konflik. Memang, konflik tidak selalu jelek khususnya manakala lewat konflik Pilkada Serentak ini bisa mendorong semua pihak untuk memperbaiki regulasi agar lebih bisa menjamin bagi terpilihnya pemimpin harapan semua. Namun, sejauh ini pihak penyelenggara Pilkada Serentak tampaknya sama sekali tidak memiliki kemampuan manajemen konflik sehingga Pilkada Serentak justru menjadi sesuatu yang dikhawatirkan karena sudah dipandang sebatas jalan untuk mempertahankan ketidakstabilan atau memperkuat kekuasaan atas kelompok lainnya.
Meski sebatas kekhawatiran namun dalam timbangan resolusi konflik kekhawatiran itu tidak berdiri sendiri dan tidak muncul begitu saja. Minimal ia bertolak dari prasangka, salah persepsi, atau bertolak dari sesuatu yang lebih dalam seperti konflik informasi, konflik kepentingan, konflik struktural, konflik nilai, dan relasi. Inilah faktor-faktor pemicu konflik yang dalam musim Pilkada Serentak kali ini semakin bisa dideteksi perkembangannya, dari hari ke hari.
Tujuh bentuk perkembangan konflik berikut ini semakin bisa dirasa dan ditemukan dalam relasi kelompok-kelompok saat ini, terkait Pilkada Serentak, yakni: (1) semakin berkurang sikap kompromi, (2) stereotype semakin menguat, (3) komunikasi antarkelompok semakin berkurang dan cenderung “panas”, (4) menipis kepercayaan, (5) semakin tumbuh sikap asobiyah dan pemimpin sudah tidak kenal kompromi pada perubahan, (6) tidak berusaha untuk mencari titik temu, dan (7) semakin berkurang inisiatif untuk membangun komunikasi untuk berdamai.
Untuk lebih menyakinkan kita semua bahwa Pilkada sudah berada pada titik yang “berbahaya” karena sudah mulai condong pada tindakan kekerasan. Di mana-mana konflik masih dipandang sebagai sesuatu yang positif apalagi jika ia mendorong transformasi namun untuk tindak kekerasan sangat sedikit yang setuju. Sekarang cobalah simak dan cermati musim Pilkada Serentak tahun ini. Jawab dengan jujur apakah semuanya terbebas dari kekerasan? Kekerasan bukan hanya tindakan fisik yang bisa melukai dan mematikan saja tapi ucapan yang kasar dan tidak pantas adalah juga tindakan kekerasan yang “melukai” jiwa-jiwa.
Timbangan resolusi konflik ini tentu sangat tidak asing bagi masyarakat. Berbagai elemen masyarakat sudah sangat akrab dengan analisis konflik. Jadi sangat wajar manakala berbagai kalangan sejak dini sudah mewacanakan pentingnya “jeda” atau “moratorium” Pilkada. Mereka tentu tidak ingin ditertawakan oleh masyarakat karena sistem peringatan dini yang sudah tertanam pada diri mereka ternyata tidak berfungsi sehingga baru meradang kala sudah jatuh banyak korban.
Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang mestinya menjadi ajang “pesta demokrasi” rakyat untuk memilih pemimpinnya, ternyata memang masih jauh panggang dari api. Penyelenggaraannya di berbagai daerah di Indonesia, nyaris tak pernah sepi konflik dan sengketa. Bahkan tak jarang pilkada diwarnai kekerasan fisik dan amuk massa. Tanpa upaya sungguh-sungguh untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pilkada, jangan berharap konflik amuk massa dan tindak kekerasan lainnya, akan berhenti saat atau pasca pesta demokrasi rakyat itu digelar. Lebih dari itu, tanpa perbaikan total terhadap kondisi yang marak terjadi selama ini, yakni pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana, rakyat akhirnya lebih memilih untuk tidak ikut memilih. Mereka akan apatis. Kalau ini yang terjadi, pilkada yang sejatinya menjadi panggung pesta demokrasi malah bisa berubah menjadi kuburan demokrasi di daerah.
Ini bukan dramatisasi persoalan, tapi sungguh-sungguh sebuah lampu kuning yang harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan: pemerintah pusat, pemerintah daerah, para wakil rakyat, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik pusat maupun daerah. Bayangkan, dari sekitar 400 lebih penyelenggaraan pilkada sejak 2010, separuh lebih di antaranya harus berakhir dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena terjadi konflik dan sengketa. Tak sedikit di antaranya yang diputuskan MK untuk digelar pilkada ulang karena ditemukan pelanggaran berat, penyelenggaraannya yang amburadul, atau money politic yang akut dan masif. Praktis setiap pilkada, dengan berbagai tahapannya yang harus dilewati, terbukti sangat rentan memicu konflik, sengketa, dan amuk massa.
Banyak faktor pemicu yang membuat pilkada marak konflik. Salah satu sumber pemicu ada di KPUD yang memihak salah satu pasangan calon. Ini sudah bukan cerita baru lagi di negeri kita. Sebagai kelanjutan dari sikap memihak seperti itu, KPUD lalai atau bahkan dengan sengaja menyelenggarakan pilkada tidak sesuai dengan standar dan ketentuan administrasi yang baku.
Pelanggaran seperti itu pun dibungkus rapi dan berlanjut ke bentuk pelanggaran pada tahapan berikutnya, yakni saat pemungutan dan perhitungan suara. Di sisi lain, tak kurang juga jenis pelanggaran yang kerap memicu konflik, yakni ulah pasangan calon yang kebetulan incumbent. Umumnya, calon petahana bisa seenaknya memanfaatkan fasilitas negara, berkampanye di luar jadwal, memobilisasi pegawai negeri sipil, perusakan alat peraga kampanye, dan juga politik uang. Berbagai modus pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana tersebut harus segera diakhiri jika kita menginginkan pikada mampu menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas.
Tanpa perbaikan kualitas pilkada yang ditandai berkurangnya pelanggaran, cepat atau lambat masyarakat bisa jenuh juga dengan pilkada. Bahkan, masyarakat menjadi apatis. Apalagi jika pilkada terbukti tidak mampu menghasilkan pemimpin lokal yang berdedikasi dan dapat membawa perbaikan di daerah. Karena itu, harus segera ada perbaikan menyeluruh terhadap penyelenggaraan pilkada. Mulailah dengan personel KPUD. Komisioner KPUD harus benar-benar profesional dalam pekerjaan dan partisan. Mereka harus benar-benar orang yang sadar diri bahwa mereka adalah wasit, bukan pemain. Perketat screening terhadap anggota atau calon anggota KPUD adalah langkah tepat untuk menghilangkan penyakit keberpihakan ini. Panitia Pengawasan (Panwas) pilkada juga harus bekerja keras untuk memastikan bahwa tahapan pilkada sudah berjalan sesuai aturan main. Pengawasan itu tidak hanya mencakup pelaksanaan tahapan pilkada, tetapi juga peran penyelenggara, yaitu KPUD. Panwas harus benar-benar mencermati setiap langkah KPUD dalam setiap tahapan pilkada. Regulasi pilkada juga harus segera diperbaiki untuk memastikan adanya tindakan tegas terhadap praktik politik uang dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya. Cukup sudah kita membiarkan pilkada hanya menjadi hajatan politik yang sangat melelahkan dan berbiaya tinggi, tanpa perbaikan ekonomi masyarakat dan daerah.
Lalu, masihkah akan ada usaha untuk menyatakan bahwa Pilkada Serentak  sebagai hajatan yang menggembirakan bagi semua? Tentu saja harapan akan tetap ada. Insyaallah.

                                                                                                       ——————— *** ———————-

Tags: