Pilkada Serentak Desember 2020, Gerakkan Perekonomian Nasional

Ketua DPD RI La Nyalla Matalitti

Jakarta, Bhirawa.
Menurut Ketua DPD RI La Nyalla Matalitti, Pilkada serentak Desember 2020 mendatang, akan menjadi salah satu instrumen penggerak perekonomian nasional. Mengingat ada dana sekitar Rp14,7 triliun, yang secara serentak bergilir di daerah.

“Dana itu juga menggerakkan sebanyak 3,3 juta orang yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada. Yang digelar diĀ  9 provinsi dan di 224 kabupaten, serta 37 kota. Hal ini tentu dapat menjadi stimulan yang sangat menolong, di tengah resesi ekonomi ini,” ungkap La Nyalla saat menjadi pembicara utama dalam seminar virtual, yang digelar Majelis Nasional Korps Alumni Mahasiswa Islam Indonesia (MN KAHMI). Dengan tema “Jalan Selamat Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19, Rabu malam(7/10). Hadir sebagai pembicara antara lain, anggota Presidium MN KAHMi Prof Siti Zuhro, anggota DPR RI Zulfikar Arse, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi.

La Nyalla lebih jauh berharap, MN KAHMI tetap turut andil memikirkan dan melakukan refleksi atas perjalanan demokrasi Indonesia. Bukan hanya menyangkut Pilkada serentak Desember 2020 ini. Tetapi bagaimana wajah demokrasi Indonesia menjadi lebih baik dan sehat.

“Sebagaimana proses pemilihan wakil rakyat di Senayan terus mengalami perbaikan. Termasuk bagaimana proses lahirnya pemimpin nasional yang kita pilih. Apakah keputusan tentang Parliamentary Threshold dan Presidensial Threshold yang tinggi, menjadikan bangsa ini lebih baik ? Atau sebaliknya ?,” cetus La Nyalla.

Sebab, lanjut La Nyalla, ambang batas yang tinggi bagi Partai Politik, sering meng hasilkan kasus terbuangnya suara rakyat yang sah. Begitu pula ambang batas tinggi dalam pencalonan Presiden. Menyebabkan masyarakat tidak punya banyak pilihan. Bahkan menjadikan bangsa ini terpolarisasi. Padahal konstitusi menjamin hak warga negara untuk memilih dan dipilih.

Menurut La Nyalla, Mahkamah Konstitusi telah menolak uji materi pasal 222 UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Tetapi bukan berarti hal ini sudah tidak bisa kita bicarakan lagi. Koreksi atas demokrasi sangat wajar. Bukan sesuatu yang haram. Saya harap KAHMI menjadi bagian dalam proses mengawal perjalanan demokrasi Indonesia.

“Malam ini, KAHMI sebenarnya telah meng giliran ide baru dengan pilihan kata “Jalan Selamat Pilkada” . Artinya, bagaimana kita semua, terutama penyelenggara, yakni KPU RI, Bawaslu RI dan pemerintah, memastikan ter wujud ya “Jalan Selamat”, itu,” tandas La Nyalla. [min]

Tags: