Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Panjaitan
Pemprov Jatim,Bhirawa
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Panjaitan, meyakini pemilihan Kepala daerah secara serentak yang akan digelar di 18 daerah di Jawa Timur akan berjalan lancar tanpa ada potensi gejolak. Utamanya di Surabaya yang telah menggelar empat kali pendaftaran pasangan calon (Paslon).
“Saya melihat secara detail, di Jawa Timur peluang rusuh dan gaduh sepertinya kecil. Tapi kita tetap waspada. Mungkin di Blitar ada sedikit,” ujar Luhut saat digrahadi, Rabu (23/9)
Dikatakannya, dari 19 daerah di Jawa Timur yang akan menggelar Pilkada serentak, 9 Desember mendatang, hanya Blitar yang dipastikan menggelar Pilkada di Tahun 2017, karena hanya memiliki calon tunggal.
Mantan Staf Kepresidenan RI ini juga menampik adanya potensi money politik yang besar di Jawa Timur, termasuk di Surabaya. “Potensi money politik kita harapkan berkurang. Saya kira, langkah-langkah meminimalisir itu sudah baik, jadi kita harapkan bisa berkurang,” ujar Luhut yang juga mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini.
Sementara itu, Kapolri Jendral Polisi ?Badrodin Haiti mengatakan, Jawa Timur masih rawan konflik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa peristiwa jelang Pilkada serentak di beberapa daerah.
“Di 19 daerah kabupaten dan kota, ada daerah di Jawa Timur yang memiliki sejarah kerawanan, dan yang perllu kita waspada adalah di Mojokerto dan Tuban,” tegasnya.
Kerawanan-kerawanan yang berpotensi rusuh itu meliputi isu-isu politik, potensi konflik antar massa pendukung Paslon, sabotase dan penolakan.
“Kemudian yang perlu diwaspadai, meski tak ada kaitannya dengan Pilkada, yang patut diwaspadai adalah ancaman terorisme. Ini patut diwaspadai. Ini ancaman potensial yang setiap waktu dan kapanpun bisa terjadi jika tidak diwaspadai,” ujarnya.
Selain itu, ada kejadian menonjol yang kerap terjadi jelang Pilkada serentak, yaitu pergerakan massa aksi. “Ada unjuk rasa selama empat kali di Sidoarjo, Surabaya dan Situbondo. Penganiayaan bakal calon di Lamongan, pelemparan Ketua KPUD di Banyuwangi, spanduk provokatif di Pacitan intimidasi Komisioner Panwaslu dan lain sebagainya,” ujar Jendral Badrodin yang juga mantan Kapolda Jawa Timur ini.
Adanya potensi konflik cukup besar ini, Kapolri kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran Polres/Polresta dan Polrestabes untuk mengambil tanggung jawab pengamanan secara tegas terhadap ancaman tersebut. “Beberapa kasus ini, saya minta segera diselesaikan. Sejauh mana mampu meminimalisir konflik yang akan terjadi. Ini tanggung jawab Polri, termasuk TNI,” tegasnya. [inf]
