Pilkada Serentak Rawan Mundur 2016

18-pilkadaJakarta, Bhirawa
Pelaksanaan Pilkada serentak yang menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) digelar di 2015, memungkinkan untuk dilaksanakan pada 2016 guna mencapai keserentakan pelantikan kepala daerah terpilih, kata Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan.
“Jadi yang dimaksud pilkada serentak itu tidak hanya pencoblosan atau pemungutan suaranya saja, tetapi juga serentak pelantikannya. Kalau KPU menganggap itu tidak memungkinkan dilakukan, maka bisa saja melakukan perubahan Perppu ini. Pilkada serentaknya mungkin geser ke 2016,” katanya ketika menghadiri Rapat Koordinasi Nasional KPU Tahun 2014 di Ancol, Jakarta Utara, Rabu (17/12) kemarin.
Perubahan pengaturan pilkada tersebut, lanjut Djohermansyah, hanya bisa dilakukan jika DPR RI di masa sidang berikutnya menyetujui pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang. Setelah DPR RI mengundangkan Perppu tersebut, maka draf revisi Rancangan Undang-undangnya bisa langsung dimasukkan dan dibahas bersama dengan KPU dan Kemendagri.
Sementara itu, Komisioner KPU Pusat Ida Budhiati mengatakan rencana revisi pelaksanaan pilkada serentak tersebut dapat menjadikan persiapannya lebih matang dibandingkan dengan instruksi Perppu yakni pilkada serentak di 2015.
“Itu (pilkada 2016) tentu lebih dapat diatur, tidak hanya bagi penyelenggara tetapi juga para bakal calon. Kalau (pilkada serentak) 2015, waktu yang dimiliki penyelenggara dan calon peserta memang sangat singkat bahkan untuk memulai tahapan itu sendiri,” kata Ida.
Ida menjelaskan salah satu hal yang perlu direvisi dalam pengaturan pilkada serentak adalah mengenai penyelesaian sengketa tata usaha negara (TUN).
Dalam Perppu, mekanisme penyelesaian sengketa belum sesuai dengan prinsip keadilan pemilu, yakni memiliki kepastian prosedur, dalam waktu singkat dan biaya murah.
“Penyelesaian sengketa TUN Pemilu dan perselisihan hasil pemilu itu sebenarnya bisa direkonstruksi ulang dengan memperhatikan prinsip keadilan pemilu tersebut,” jelasnya.
LSI: Rakyat Ingin Pilkada Langsung
Hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyimpulkan sebanyak 84,1 persen rakyat Indonesia menginginkan pilkada secara langsung dan hanya 5,8 persen rakyat Indonesia yang menginginkan pilkada melalui DPRD.
“Hasil survei ini menunjukkan keinginan masyarakat tetap menginginkan pelaksanaan pilkada secara langsung meskipun di tataran elite partai politik terjadi pembelahan sikap,” kata Direktur Eksekutif LSI, Dodi Ambardi, ketika mempublikasikan hasil surveinya di Jakarta, Rabu.
Menurut Dodi, survei dilakukan terhadap 2000 responden yakni penduduk berusia 17 tahun atau lebih, atau mereka yang sudah menikah, di seluruh Indonesia, dengan metode wawancara tatap muka.
Survei yang dilakukan pada 25 Oktober hingga 3 November 2014 tersebut, kata dia, tingkat kepercayaannya 95 persen, dengan margin of error plus minus 2,1 persen.
Dodi menjelaskan, hasil survei tersebut relatif tidak berubah dengan hasil survei yang dilakukan LSI pada Februari 2012, dimana rakyat menginginkan pilkada diselenggarakan secara langsung, yakni pemilihan gubernur (86,7 persen) dan pemilihan bupati/wali kota (87,8 persen).
Dari realitas tersebut, kata dia, LSI menyimpulkan, bahwa sikap politik di tingkat elite yang terjadi pembelahan belum tentu sama dengan sikap politik rakyat. [ant.ira]

Keterangan Foto : Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Dodi Ambardi mempresentasikan hasil survei dalam acara diskusi publik “Kontroversi Pilkada Langsung vs Pilkada Tidak Langsung: Survei Tingkat Dukungan Publik terhadap Pemilihan Langsung” di kantor , Jakarta, Rabu (17/2).

Rate this article!
Tags: