Pilkada Surabaya, PKS Tolak Dukung Risma

Tri Rismaharini

Tri Rismaharini

DPRD Jatim, Bhirawa
Jika sebelumnya PKS mendukung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani untuk maju dalam Pilkada Surabaya Desember 2015 mendatang, namun seiring disahkannya Perppu Pilkada No  1 Tahun 2014, Partai dengan lambang padi dan kapas ini justru menolaknya. Sebaliknya, PKS lebih memilih untuk mengusung kadernya sendiri.
Bendahara Umum DPW PKS Jatim Yusuf Rohana mengatakan, calon yang diusungnya itu berasal dari kader PKS. Kader itu merupakan pengurus DPP PKS. “Meskipun pengurus DPP PKS  ada di Jakarta, tapi dia asli orang Surabaya,”beber Yusuf, Senin (26/1).
Sayang, saat didesak untuk menyebutkan nama kader yang akan diusungnya itu, Yusuf enggan menjawabnya. Pria yang juga menjadi Ketua FPKS itu hanya mengungkapkan, jika kader yang dimaksudnya itu memiliki inisial BY.
Terkait dengan peluang untuk memenangkan Pilkada Surabaya melalui kader yang diusungnya itu, Yusuf menyadari jika peluangnya memang masih kecil. Terlebih jika ke depannya calonnya harus berhadapan dengan calon kuat seperti Tri Rismaharini.
Menurutnya keputusan itu diambilnya dalam rangka pembelajaran politik. “Yang namanya politik itu tidak harus selalu berkaitan dengan menang kalah,”jelasnya.
Namun, DPW PKS Jatim untuk sementara akan mengembalikan masalah itu kepada DPD PKS Surabaya.      “Mereka telah rapat, nanti kami akan melihat seperti apa hasilnya, sedangkan DPW akan memberikan masukan,”imbuhnya.
Selain itu, partainya  juga masih menunggu keputusan dari revisi UU Pilkada. Sebab, dalam undang-undang tersebut masih terjadi perdebatan terkait posisi calon wakil wali kota. “Kabarnya Pilkada nanti tidak satu paket dengan calon wakilnya,”ungkap Yusuf.
Yusuf berpendapat, jika itu benar hal itu cukup merugikan partai politik. Alasannya, dengan pembatasan semacam itu gerak partai politik akan menjadi sempit, dan tidak memiliki banyak pilihan untuk maju Pilkada.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jatim Sahat Tua Simandjutak mengaku untuk Pilkada Surabaya mendatang, golkar lebih memilih untuk mengusung kadernya sendiri. Sesuai hasil pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Abu Rizal Bakrie bersama Ketua Fraksi Golkar DPRD Kab/Kota se-Indonesia, pihaknya  diminta untuk melakukan survei sebelum mengusung kadernya sendiri. Mengingat dalam Perppu Pemilu disebutkan parpol yang dapat mengusung kadernya sendiri minimal memiliki kursi 15 di legislatif.
“Jadi kita masih menunggu revisi dari Perppu tersebut. Yang pasti untuk kader akan menjadi prioritas  partai. Untuk koalisi kita serahkan pada kearifan lokal di masing-masingkab/kota. Termasuk partai mana yang akan dijadikan koalisi,”tegasnya.
Ditambahkannya, dalam Pilkada mendatang masih belum jelas terkait wakil kepala daerah. Apakah masih menggunakan sistim paket ataukah dipilih oleh kepala daerah yang terpilih. “Ini juga yang akan kita pikirkan juga. Karenanya belum tentu partai koalisi mendukung golkar menjadi orang pertama,”lanjut pria yang juga anggota DPRD Jatim ini.
Untuk Pilkada Surabaya, pihaknya masih melakukan koordinasi. Dengan hanya memiliki empat kursi, golkar harus melakukan koalisi dengan partai lain. Dan kini masih dalam penjajakan siapa parpol yang mau berkoalisi dengan golkar.

KPU Lakukan Persiapan
Sementara itu KPU Surabaya telah melakukan sejumlah persiapan terkait Pilkada Surabaya, salah satunya sumber daya manusia dengan menyiapkan Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014, Pilkada serentak akan dilakukan pada 2015, 2018, dan serentak seluruh Indonesia pada 2020. Kalau di Surabaya Pilkada diadakan pada tahun ini,” kata Ketua KPU Surabaya Robiyan Arifin.
Menurut dia, dalam Pilkada nanti hanya ada satu calon. Di mana calon kepala daerah tidak didampingi oleh wakil. “Wakilnya baru ditunjuk jika kepala daerah sudah dilantik,” katanya.
Beberapa tahapan pelaksanaan Pilkada Surabaya, lanjut Robiyan, ada tahap bakal calon dan tahap calon. Pada tahap balon tidak disyaratkan adanya dukungan partai. Selain itu, lanjut dia, pada tahap ini akan ada uji publik tentang kelayakan menjadi calon. Artinya, setiap calon harus mengikuti tahapan bakal calon karena pada tahapan ini, KPU memiliki kewenangan untuk menentukan lolos tidaknya menjadi calon. “Jadi uji publik pada tahapan bakal calon menjadi syarat seseorang maju menjadi calon,” jelasnya.
Setelah lolos, lanjut dia, maka untuk maju menjadi calon harus mendapat dukungan dari partai minimal 20 persen. Sedangkan untuk calon perseorangan minimal 3 persen dari populasi penduduk. Sebanyak 3 persen dukungan masyarakat tersebut tersebar di 50 persen kecamatan. “Pendaftaran bakal calon pada 26 Februari-3 Maret 2015. Untuk pendaftaran calon mulai 4-6 Agustus 2015,” katanya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Surabaya Soemarno mengatakan Pemkot Surabaya sudah melakukan penggangaran untuk Pilkada Surabaya 2015. Selain itu, kata dia, juga sudah melakukan sejumlah persiapan, salah satunya koordinasi dengan kelurahan. “Kalau KPU mau minta bantuan sosialisasi dan logisitik, saya pikir itu tidak sulit,” katanya. [cty,gat]

TAHAPAN PILKADA SURABAYA
Tahapan Bakal Calon
–  Tidak disyaratkan dukungan partai
–  Ada uji publik tentang kelayakan menjadi calon
–  Pendaftaran bakal calon pada 26 Februari – 3 Maret 2015
–  
Tahapan Calon
–  Untuk maju, calon harus mendapat dukungan partai minimal 20%
–  Calon perseorangan harus mendapat dukungan minimal 3% dari populasi penduduk dan dukungan itu tersebar di 50% kecamatan.
–  Pendaftaran calon pada 4-6 Agustus 2015
Sumber : KPU Surabaya

Tags: