Incumbent Desa Rangkah Kidul Walheyono menyerahkan berkas disaksikan Camat dan Kapolsek Kota Sidoarjo. [achmad suprayogi/bhirawa]
Sidoarjo, Bhirawa
Perhelatan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) serentak di wilayah Kab Sidoarjo yang akan dilaksanakan di 70 desa, setelah proses pendaftarannya berakhir 31 Desember 2017 diketahui sebanyak 57% nya para Incumbent. Yakni mantan-mantan Kades yang ikut lagi dalam Pilkades 25 Maret 2018 mendatang.
Kepala Dinas PMD P3A dan KB (Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) Kab Sidoarjo, Drs Ec M Ali Imron MM usai meninjau perkembangan tempat-tempat pendaftaran Pilkades di beberapa titik wilayah Sidoarjo menjelaskan, hingga penutupan tanggal (31/12) pukul 15.30 WIB terdapat 70 desa yang sudah pasti menyelenggarakan. ”Namun ada salah satu desa, yakni Desa Kupang Kec Jabon hingga batas akhir pendaftaran, nihil alias tidak ada yang mendaftar,” jelas Ali Imron.
Menurut Ali Imron, dari 70 desa itu terdapat 241 pendaftar, ada 40 desa atau sekitar 57% yang pesertanya Incumbent, yakni para mantan Kades yang ikut kembali mendaftarkan sebagai bakal calon Kades. Sedangkan sisanya 201 dari masyarakat umum atau bukan mantan Kades. Tahapan berikutnya panitia akan melakukan verifikasi data selama 20 hari kedepan, dilanjutkan penetapan dari Balon (Bakal Calon) menjadi Calon Kades.
Terpisah, salah satu Incumbent dari Desa Rangkah Kidul, Kec Sidoarjo, Walheyono, mengaku masih ingin memperbaikan warga dan desanya lebih baik lagi. Apa yang telah dilakukan pada periode sebelumya masih kurang.
”Yang dimaksud emperbaiki warga adalah bahwa warga khususnya generasi muda jangan sampai nganggur. Akan saya upaya untuk kreatif berwirausaha. Pokoknya para kaum muda produktif jangan sampai menganggur,” tegasnya.
Di lain pihak pendatang baru, Muhammad Nanang Ro’is warga Desa Siwalanpanji, Kec Buduran menjelaskan, keinginannya mencalonkan sebagai Kades agar bisa membangun desa lebih berdaya guna melalui pemuda. Ia mengaku ingin mengupayakan bagaiamana desa ini bisa mandiri, beradaya guna. Baik itu dari SDM nya maupun SDA nya, semua potensi yang ada akan kita upayakan, kita optimalkan agar hasilnya bisa kembali kepada masyarakat.
Selain itu, bila ada kebijakan dari pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten sendiri yang diperuntukan bagi masyarakat bisa kami salurakan kepada yang berhak. Kebetulan saya sudah berkiprah dalam KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Kab Sidoarjo, bahkan sampai jadi Ketua Forum KIM Jatim. [ach]
