Anggota DPRD Kabupaten Jombang, Kartiyono.
Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 memungkinkan diikuti oleh 1 Pasangan Calon (Paslon) Capres-Cawapres dari sisi regulasi. Namun, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang dari Fraksi PKB, Kartiyono menilai, jika hal tersebut terjadi, maka merupakan kemunduran sebuah proses demokrasi di Indonesia.
“Rakyat dipaksa memilih 1 pasang yang bisa jadi sebenarnya bukan atas dasar pilihan hati nurani,” ujar Kartiyono, Jumat (24/03).
“Selain itu dikhawatirkan akan terjadi arogansi kekuasaan jika calon yang tampil memenangi kontestasi. Sebaliknya, jika banyak Yang memilih abstain atau tidak menentukan pilihan, maka legitimasi calon terpilih akan lemah. Sehingga hampir bisa dipastikan akan terjadi tidak adanya kestabilan politik,” ujarnya lagi.
Dengan kondisi seperti itu, Kartiyono mengatakan, rakyat juga akan semakin anomali dan tidak peduli dengan politik dan menguatkan bahwa benar bangsa Indonesia sudah dikuasai oleh oligarki yang jauh dari kepentingan rakyat.
“Hanya demi kepentingan oligarki kekuasaan atas nama rakyat,” tandasnya.
Menurutnya, semakin banyak pasangan calon akan lebih di Jamin azas demokrasinya sehingga rakyat diberikan ruang untuk memilih dari sekian calon.
“D.i samping itu para Paslon akan berlomba dengan visi dan misi serta program-programnya. di situlah rakyat akan bisa mengetahui kapasitas serta kualitas Paslon yang akan dipilihnya,” ulasnya.
Wakil Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Jombang, H. Suparmin SH mengatakan, Pilpres 2024 bisa saja hanya diikuti oleh 1 pasangan Capres dan Cawapres jika memang tidak ada calon lain untuk ikut tampil dalam Pilpres.
“Kalau soal dampak, jelas berdampak. Rakyat tidak dapat menentukan pilihan lain selain Golput (Golongan putih) karena tidak cocok dengan pasangan calon yang disuguhkan kepada masyarakat,” kata Suparmin.
“Belum ada sejarah di negara demokrasi dalam menjalankan amanat konstitusi Pemilu setiap l5 tahun sekali cuma memunculkan 1 pasangan Capres-Cawapres. Jadi sangat tidak mungkin Pemilu 2024 cuma diikuti oleh 1 pasang Capres-Cawapres,” tandas Suparmin.
Wakil Ketua DPC PDI-P Kabupaten Jombang, Bahana Bela Binanda menilai, dari distribusi partai politik yang sudah muncul saat ini, terdapat kelompok-kelompok seperti Koalisi Perubahan, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, maupun KIB (Koalisi Indonesia Bersatu).
“Bahkan PDI-P juga bisa ‘nyalonkan’ sendiri. Karena politik dinamis, kita lihat pada menjelang pendaftaran itu seperti apa. Jadi kalau di dalam politik itu tidak ada yang tidak mungkin, tapi kemungkinan itu (hanya diikuti 1 Paslon) itu kecil. Karena masing-masing sudah kelihatan sudah mulai ada koalisi-koalisi,” ujar Bahana Bela Binanda.
Sementara itu, Akademisi Unhasy Jombang, Dr. H. Khoirul Anwar mengungkapkan, jika Pilpres 2024 hanya diikuti oleh 1 Paslon Capres-Cawapres saja, maka hal tersebut menciderai demokrasi di tanah air.
“Mungkin saja, karena sistem kita terbuka untuk itu. (Tetapi) dampaknya besar bagi bangsa ini. Mau dibawa kendaraan pemerintahan ini,” tutupnya.(rif)
