Coffee Morning Kapolres Probolinggo Kota dengan KPU persiapan Pilwali.
Kota Probolinggo, Bhirawa
Meski Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Probolinggo masih jauh, KPU setempat sudah mulai bersiap menghadapi pesta demokrasi itu. Bahkan, KPU sudah menghitung-hitung kemungkinan, banyaknya pasangan calon yang akan berlaga pada Pilwali 2018.
Pilwali 2018 maksimal bisa diikuti 14 pasangan calon (paslon). “Kalkulasi itu didasarkan pada jumlah kursi di DPRD, jumlah penduduk dan daftar pemilih tetap (DPT). Hal ini diungkpkan Ketua KPU Kota Probolinggo, H Ahmad Hudri ST MT, Kamis (20/10).
Disinggung mengapa bisa sampai sebanyak 14 pasangan, Hudri memerinci, 4 paslon dari parpol atau gabungan parpol pemilik kursi di DPRD. Itu pun masih ditambah dengan (kemungkinan terbanyak) 10 paslon dari jalur independen atau perseorangan. “Sehingga maksimal bisa ada 14 pasangan calon,” ujarnya.
Parpol yang berhak mengusung paslon adalah parpol pemilik 20 persen kursi di DPRD. Di Kota Probolinggo yang memiliki 30 anggota DPRD, angka 20 persen setara dengan 6 kursi. Melihat peta perolehan kursi di DPRD, berarti hanya PDIP yang bisa mengusung calon tanpa koalisi karena memiliki 8 kursi, katanya.
Sementara Golkar (5 kursi), Nasdem (4 kursi), PKB (4 kursi), PPP (3 kursi), Gerindra (3 kursi), Demokrat (2 kursi), dan PKS (1 kursi) harus menggandeng partai lain (berkoalisi) jika ingin mengusung calon.
Jika dilihat dari perolehan suara, maka parpol yang berhak mengusung paslon sendiri adalah yang mengantongi suara 30persen dari suara sah saat Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 lalu. Sementara parpol-parpol “gurem” (kecil) sulit bisa mengusung paslon karena perolehan suaranya di bawah 10persen suara sah.
Sedangkan untuk jalur independen, kata Hudri, calon harus memiliki dukungan 10persen dari DPT. “Untuk konteks Kota Probolinggo, harus punya dukungan 16.211 suara karena DPT Kota Probolinggo sebanyak 167.211,” tandasnya.
Dibandingkan “daerah tetangga” (Kabupaten Probolinggo) yang diwarnai munculnya sejumlah bakal calon, di Kota Probolinggo masih “adem ayem”. Belum terlihat adanya balon-balon yang akan berlaga di Pilwali 2018 mendatang, tandasnya.
Ketua PDIP Kota Probolinggo, Haris Nasution DPC PDIP Kota Probolinggo menyatakan, akan melakukan penjaringan bakal calon Wali Kota Probolinggo 2018. Sesuai dengan aturan partai, penjaringan akan dilakukan setahun sebelum Pilwali, atau tahun depan.
Meski demikian, PDIP menyatakan tidak akan cepat-cepat membuat model penjaringan bakal calon. Saat ini, pihaknya kini fokus pada pembenahan organisasi dan konsolidasi partai. Mulai tingkat ranting di 29 kelurahan se-Kota Probolinggo hingga tingkat DPC.
PDI-P yang menjadi satu-satunya partai yang bisa mengusung calon tanpa koalisi, kami tunduk patuh pada perintah DPP dan peraturan partai. Di kursi DPRD Kota Probolinggo, PDI-P memiliki 8 kursi. Sementara untuk mengusung calon, parpol hanya perlu 6 kursi dari total 30 kursi di dewan. Sementara partai lain, perlu koalisi agar bisa mengusung calon, tandasnya.
Ketua Harian DPC Gerindra Kota Probolinggo Hamid Rusdi, menegaskan DPC Gerindra Kota Probolinggo mulai pasang ancang-ancang menghadapi pemilihan wali kota (pilwali) tahun 2018 nanti. Kini, partai tengah fokus mencari figur untuk diusung dalam pilwali nanti.
Tak hanya dari internal partai, Gerindra yang memiliki tiga kursi di DPRD Kota Probolinggo juga membuka diri untuk figur luar partai, asal sesuai dengan kriteria yang ditetapkan partai. “Yang kami cari, figur muda dan visioner,” katanya.
Lebih lanjut, Hamid menyebut empat kriteria lain yang ia istilahkan empat As. Yakni cerdas, tegas, lugas dan tidak gragas atau tamak. Figur yang dimaksud yakni poros Angguran dan poros Jl Raya Bromo. “Poros Jl Brantas dan Jl Suroyo masanya sudah lewat,” sebutnya. Poros Jl Brantas mengacu pada kekuatan politik HM Buchori dan keluarganya.
Poros Jl Suroyo mengacu pada kekuatan politik Zulkifli Chalik selaku ketua DPD Golkar kota setempat. Poros Angguran, mengacu pada kekuatan politik Haris Nasution sebagai Ketua DPC PDIP kota setempat, tambahnya. [wap]
