Achmad Nawardi secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jatim.
Pemprov Jatim, Bhirawa
Achmad Nawardi secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jatim. Ia berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam mengejar swasembada pangan.
Dikatakannya, saat ini ada sejumlah permasalahan yang akan diperjuangkan di antaranya pemanfaatan lahan tidur, pembangunan infrastruktur pertanian dan mengurai permasalahan pupuk.
Dikatakannya, dalam mengatasi permasalahan pupuk maka. pemerintah diharapkan bisa menghapus subsidi pupuk. Pengurangan subsidi pupuk ini perlu menjadi perhatian oleh pemerintah.
Sebagai gantinya nantinya pupuk tidak hanya diproduksi oleh pemerintah namun pihak swasta diberikan kewenangan untuk membangun usaha ini. Nantinya harga pupuk dan kwalitasnya akan bersaing di pasaran,namun dengan menggunakan acuan harga esceran tertinggi (HET).
“Jika demikian, maka petani akan bisa memilih dan secara alami pasar akan menyeleksi pupuk yang berkualitas dan menguntungkan petani dan yang tidak,” katanya yang terpilih dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) yang digelar di Hotel Vasa, Sabtu, (3/12).
Harga pupuk yang bersaing ini dinilainya lebih efisien dibandingkan dengan subsidi yang diberikan pemerintah dengan model monopoli pupuk. Lebih-lebih subsidi juga masih rawan dimainkan oleh oknum sehingga merugikan para petani.”Kalau sudah dibuka pasar dengan harga ‘bersaing’ maka petani yang akan mentukan, dan saya kira banyak pihak swasta yang siap untuk membuka usaha ini,” jelasnya.
Selain pupuk, dirinya juga menyoroti masalah Sumber Daya Manusia (SDM) di bidng pertanian. Karena selama ini sejumlah mahasiswa pertanian enggan kembali kedaerah untuk memajukan pertanian di wilayahnya. ” Ini yang patut disayangkan, mereka ini kan seharusnya bisa melakukan pendampingan sehingga petani bisa menghasilkan produk pertanian yang lebih berkualitas,” terangnya.
sedangkan di sisi lain, pemerintah juga perlu memperbanyak riset terkait pertanian sehingga bisa menghasilkan bibit padi atau produk pertanian lain dengan kualitas tinggi. “Bagaimanapun pemerintah harus turun tangan karena riset ini membutuhkan biaya besar, yang sulit dijangkau petani,” tambahnya. [rac]
