Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Terkait hasil evaluasi Mendagri dalam APBD 2015 Jatim yang hingga kini belum turun menyulut perbedaan pendapat di kalangan DPRD Jatim. Sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim mengaku belum turun, sementara Pimpinan DPRD Jatim mengaku jika evaluasi Mendagri telah turun.
Ketua Fraksi Gerindra Jatim, Abdul Halim mengaku saat ini dipastikan hasil evaluasi Mendagri terkait APBD 2015 Jatim belum turun. Karenanya, Banggar DPRD Jatim melakukan pertemuan dengan Banggar DPR RI beberapa waktu lalu menanyakan soal nasib APBD Jatim. Dengn ditemui Ketua Banggar RI, Said Abdullah dari PDIP mengakui jika evaluasi untuk APBD Jatim dari Mendagri belum turun.
“Memang kami sempat berkunjung ke Banggar RI dan disana kami disambut oleh Pak Said Abdullah dan Pak Sirmadji sama-sama dari FPDIP. Disana dikatakan dan diakui jika evaluasi Mendagri terkait APBD 2015 Jatim belum turun. Untuk itu kami terus mendesak agar Mendagri segera mengeluarkan evaluasi,”tandas pria yang juga Anggota Komisi D DPRD Jatim, Kamis (5/2).
Sementara itu, Ketua DPRD Jatim, A Halim Iskandar justru mengaku evaluasi Mendagri terkait APBD Jatim 2015 sudah turun. Mengingat hingga kini tidak ada surat dari Mendagri yang menyatakan penolakan, sehiingga dalam Permendagri menyatakan jika dalam 30 hari tidak ada jawaban, maka otomatis APBD Jatim diterima. “Yang pasti APBD Jatim tidak ada masalah, meski beberapa waktu yang lalu ada beberapa catatan. Tapi semuanya sudah clear, setelah Pempro Jatim membawa sejumlah data dengan 200 halaman untuk dilakukan klarifikasi di Kemendagri,”tegas politisi asal PKiB Jatim ini optimis.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jatim dari Partai Demokrat (PD) Jatim, Achmad Iskandar. Menurutnya saat ini hampir seluruh SKPD di Jatim sudah menggelar proses lelang. Itu artinya APBD Jatim tidak ada masalah. Kecuali di perjalanan ada surat penolakan, maka otomatis APBD Jatim kembali pada APBD 2014.
Bagaimana dengan jawaban Ketua Banggar RI, Said Abdulah yang mengatakan evaluasi APBD Jatim belum turun dari Mendagri, menurut Iskandar tidak mungkin. Meski antara Said Abdullah dan Mendagri, Tjahjo Kumolo sama-sama dari PDIP, tapi secara hirarki tidak mungkin legislatif mengurusi persoalan di eksekutif. “Saya dan Pakde Karwo misalnya meski sama-sama demokrat, tidak mungkin saya mencampuri urusan Pakde, begitupula sebaliknya. Jadi saya pesimis kalau Pak Said tahu urusan Mendagri,”tambahnya.
Sementara itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Jatim, Budi Setyawan mengakui jika evaluasi Mendagri terkait APBD Jatim belum turun. Namun sesuai Kepmendagri jika dalam 30 hari tidak ada surat peringatan dari Mendagri otomatis APBD Jatim dapat dilaksanakan. “Memang yang terjadi seperti itu. Tapi kami optimis APBD 2015 Jatim tak ada masalah. Buktinya kami sudah melakukan sejumlah lelang dan program kerakyatan,”tegasnya. [cty]
