Pimpinan Delegasikan Komisi I Awasi Penyaluran BLT DD dan JPS di Gresik

Gresik, Bhirawa.
Guna memastikan penyaluran batuan tunai langsung ( BLT ), dari dana desa ( DD ) dan jaring pengamanan sosial (JPS). Hasil rapat tim anggaran dan badan anggaran DPRD, sebesar 298 miliar. Untuk masyarakat terdampak Covid-19, dewan turun ke desa dan delegasikan pada komisi I untuk melakukam pengawasan dan evaluasi.
Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Ridwan mengatakan, bahwa seluruh anggota dewan mulai turun ke desa. Di masing-masing dapil, untuk memastikan proses pencairan dan persyaratan masyarakat yang dapat. Sebab pencairan selain kreteria, juga di lakukan melalui musyawarah desa ( Musdes ).
“Musdes adalah proses awal guna menetukan nama warga yang dapat, setelahnya persyaratan yang telah di tetapkan. Harus dilakukan transparasi sebagai dasar, agar tidak terjadi masalah. Agar tepat sasaran masyarakat yang mendapatkanya,”ujarnya.
Untuk DD, dicairkan untuk penanganan Covid-19 maksimal 30 persen jumlah nominalnya disalurkan ke warga. Angka maksimal ini secara keselurugan oleh kepala desa belum dilakaanakan, pantauan kami yang di salurkan BLT sekitar 15 hingga 20 persen. Ini nanti, tugas komisi I DPRD Gresik. Yang akan melakukan pengawasan evaluasi, baik cek lapangan maupun rapat hering komisi antara pihak terkait juga kepala desa.
Ditambahkan Mujid Ridwan mengatakan, bahwa pemerintah desa harus jemput bola agar bisa saling mengawasi. Tidak hanya pasrah data dari rapat RT/RW. Juga jangan tebang pilih karena unsur dekat, keluarga dan lainya. Kalau nanti ditemukan, kita akan publikasikan agar semua tahu.
Sementara Ketua Fraksi PKB Abdul Qodir mengatakan, bahwa masih lamban penyaluran BLT dan JPS ke warga miskin yang terdampak Covid-19. Padahal, anggarannya sudah disiapkan sebulan lalu. Dewan akan terus beri pengawasan, karena hasil.kesepakatan rapat sebelum rebaran semua sudah cair. [kim]