Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Pimpinan dewan anggap turunnya dana PAPBD 2016 sebesar Rp 650 miliar sangat wajar. Pasalnya, itu masih dalam proyeksi. Selain itu, untuk tahun ini banyak anggaran dari pusat yang diberikan ke Pemprov Jatim dikepras akibat target pajak yang ditetapkan tidak terealisasi.
Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar menegaskan defisit anggaran yang terjadi PAPBD Pemprov Jatim adalah hal yang biasa, karena itu masih menjadi proyeksi. Di sisi lain, penerimaan Pemprov Jatim berupa dana DAU (Dana Alokasi Umum) dari pusat berkurang, karena target pajak tidak terealisasi. Dan yang paling penting dengan defisit tersebut menggambarkan jika program kerakyatan yang digagas Gubernur Jatim Dr H Soekarwo terealisasi.
“Yang paling penting dalam defisit ini tidak sedikitpun mengurangi belanja kerakyatan. Karenanya dalam pembahasan PAPBD 2016 yang rencananya dilakukan setelah pengumuman BPK RI berupa WTP pada 13 Juni nanti akan kita bahas defisit tersebut. Di antaranya dengan mengepras sejumlah program yang ada di beberapa SKPD yang tidak mendesak dan menjadi prioritas,” tegas politisi asal Partai Demokrat ini, Kamis (26/5).
Apalagi, tambahnya saat ini APBD 2016 telah dibebani dana Pilgub Jatim yang mencapai Rp 200 miliar, tentunya hal ini juga sangat membebani APBD di tengah-tengah ekonomi yang lesu. Meski demikian dewan akan bekerja keras untuk menutupi defisit ini dengan mengoptimalkan pendapatan.
Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, pelemahan ekonomi global termasuk Indonesia berdampak di berbagai sektor. Salah satu yang paling nyata adalah menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim hingga ratusan miliar dari target. Tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap pengurangan belanja tahun anggaran 2016.
Tak tanggung-tanggung, berdasarkan SE yang dikeluarkan Sekdaprov Jatim pada 23 Mei lalu menyebutkan, prediksi PAD pada P-APBD tahun anggaran 2016 akan mengalami penurunan hingga Rp 650 miliar. Hal ini membuat pemprov harus mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran bagi semua SKPD.
Sementara itu anggota Komisi B DPRD Jatim Zainul Lutfi menyebut wajar jika dalam proyeksi PAPBD 2016 ada defisit. Apalagi sekarang ini masih triwulan kedua, yang artinya masih ada waktu enam bulan untuk menambah pendapatan. “Kalau masalah proyeksi tidak ada masalah, kecuali kalau defisit keuangan itu sangatlah berbahaya. Di sisi lain nantinya akan dilakukan efesiensi di sejumlah SKPD ketika sudah saatnya pembahasan PAPBD 2016 oleh eksekutif dan legislatif,” paparnya.
Lebih lanjut ditambahkan, sejak awal dewan mengetahui jika penerimaan pendapatan Pemprov Jatim dari pajak mengalami penurunan. Otomatis hal itu akan mempengaruhi DAU yang diberikan pusat ke Pemprov Jatim. Beban itu ditambah lagi dengan alokasi dana yang dibutuhkan untuk Pilgub Jatim 2018. [cty]
