Pimpinan Dewan Desak Pejabat Hasil Lelang Jabatan Segera Dilantik

Ahmad Baharudin

DPRD Tulungagung, Bhirawa
Pimpinan DPRD Tulungagung mendesak Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, untuk segera melantik tujuh pejabat eselon II hasil lelang jabatan yang prosesnya sudah selesai dua bulan lalu. Belum dilantknya pejabat definitif tersebut membuat kinerja OPD yang saat ini pimpinannya dijabat oleh pelaksana tugas (plt) menjadi tidak maksimal.

“Segera saja dilantik pejabat hasil lelang jabatan kemarin. Kalau masih mengandalkan pejabat plt di OPD yang belum memiliki pimpinan yang definitif tentu kinerja OPD tersebut akan tidak maksimal,” ujar Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Ahmad Baharudin, di Kantor DPRD Tulungagung, Selasa (2/2).

Ia mencontohkan di DPRD Tulungagung yang saat ini jabatan Sekretaris DPRD (sekwan) -nya masih dijabat oleh pejabat plt. Menurut dia, kinerjanya tidak seoptimal ketika pejabat sekwan dijabat oleh pejabat yang sudah definitif.

“Karena pejabat sekwan-nya masih plt kalau mengambil keputusan sering ragu-ragu. Yang terjadi di Sekretariat DPRD begitu. Kami kira juga terjadi di OPD-OPD lainnya yang saat ini pimpinannya masih dijabat pejabat plt,” tuturnya.

Politisi asal Gerindra ini berharap Bupati Maryoto Birowo tidak menunda-nunda lagi untuk melakukan pelantikan tujuh pejabat eselon II hasil lelang jabatan. Apalagi dengan alasan masih menunggu putusan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) yang belum turun.

“Yang kami tahu KASN itu selalu menyetujui apa yang diusulkan oleh daerah asal dilakukan dengan aturan yang berlaku. Kami pun pimpinan dewan pernah juga melakukan kunjungan ke KASN di Jakarta. Jadi tahu juga kinerja KASN,” paparnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung, Arief Boediono, mengaku belum dilakukankanya pelantikan tujuh pejabat eselon II karena belum ada putusan rekomendasi dari KASN. “Sampai sekarang rekomendasi dari KASN belum turun,” ujarnya.

Arief juga belum bisa memastikan waktu pelantikan pejabat eselon II hasil lelang jabatan tersebut. Apalagi putusan rekomendasi dari KASN belum diketahui kapan turunnya.

“Jadi belum tahu. Kami saat ini juga lagi menunggu rekomendasi dari KASN,” tuturnya.

Ketika ditanya apakah ada aturan batas waktu untuk pelantikan setelah dilakukannya lelang jabatan, mantan Camat Tulungagung ini menyatakan tidak ada batas waktunya. “Tidak ada aturan batas waktunya,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Maryoto Birowo, belum lama ini sudah menyatakan pelantikan tujuh pejabat eselon II hasil lelang jabatan tidak akan dilakukan pada Januari 2021 lalu. Ia menyebut pelantikan baru bisa dilakukan pada bulan Februari 2021 ini. “Mungkin Februari dilakukan pelantikan,” ucapnya.

Seperti diketahui, tujuh jabatan yang dilelang jabatan di lingkup Pemkab Tulungagung pada awal November 2020 lalu masing-masing adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Sekretaris DPRD. [wed]

Tags: