foto ilustrasi
Gresik, Bhirawa
Pembahasan hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD diminta kerja maraton untuk menyelesaikanya. Bahkan pimpinan dewan menyarankan tidak perlu konsultasi pada Kemendagri, tapi cukup pada Biro Hukum Pemprov Jatim.
Menurut Ketua DPRD Gresik, Abdul Hamid, kalau bisa penyelesainya dilakukan sebelum waktu ditentukan. Meski dalam APBD 2017 sudah dianggarkan, tapi yang menjadi masalah adalah nominalnya. Karena patokanya di bawah APBD Kota Surabaya dan Kab Sidoarjo. Juga persoalan kategori kekuatan APBD sekarang, untuk tahun 2018 nanti. Guna menentukan jumlah tunjangan TKI, dan tunjangan reses.
Sedang Anggota Bapem Perda DPRD Gresik, Syaiful Fuad mengatakan, pembahasan Rraperda sudah hampir tuntas. Kini masih menunggu kepastian kategori kekuatan APBD Gresik, untuk penentuan tunjangan TKI dan tunjangan reses di pastikan akan naik.
”Kalau persoalan ini tuntas, maka seluruh draf Raperda bisa diselesaikan. Untuk persoalan yang lain tidak ada masalah apapun. Setelah ini, dalam waktu dekat akan konsultasikan Kemendagri bakal mengumpulkan DPRD untuk membahas hal itu,” ujarnya.
Sementara Ketua Bapem Perda, Suberi menambahkan, kalau melihat APBD Gresik sekarang. Pastinya bisa dan kenaikan TKI dan reses tidak ada masalah. [kim]
