Pimpinan Dewan Pilih Tunggu SE Mendagri

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

DPRD Jatim, Bhirawa
Tidak ingin terjadi apa-apa di kemudian hari terkait keinginan dari sejumlah anggota DPRD Jatim untuk berangkat studi banding ke Luar Negeri (LN), pimpinan dewan akhirnya mengirim surat ke Mendagri. Namun hampir satu minggu ini belum ada surat balasan dari Mendagri atas usulan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Jatim A Halim Iskandar mengakui jika hampir seluruh anggota DPRD Jatim akan melakukan studi banding ke LN dengan tujuan Perancis, Jepang, Vietnam, Tiongkok dan Korea. Namun khawatir ada masalah di kemudian hari mengingat tinggal dua bulan mereka berakhir masa jabatannya, tepatnya akhir Agustus 2014, maka semuanya lebih baik dikonsultasikan dahulu ke Mendagri.
“Memang kami masih menunggu surat balasan dari Mendagri terkait keberangkatan teman-teman dewan. Jika dalam SE Mendagri menolak, maka kita putuskan untuk tidak berangkat. Sebaliknya jika Mendagri memperbolehkan, kita tetap akan rapat tentang manfaat dan mudhoratnya di masyarakat,”tegas Halim yang juga politisi asal PKB, Minggu (22/6).
Seperti diketahui, seluruh anggota dewan dalam waktu dekat ini akan melakukan studi banding ke LN. Mereka berangkat secara berkelompok. Di mana setiap kelompok terdiri dari lima anggota. Hal ini dilakukan sesuai aturan yang ada, di mana anggota dewan yang akan melakukan studi banding dibatasi antara 4 sampai 5 orang. Dan untuk ‘mengatisipasi’ pelanggaran, mereka dibentuk berkelompok, namun yang berangkat seluruhnya yaitu 100 anggota dewan.
“Memang sesuai aturan dalam setiap studi banding hanya dilakukan 4-5 orang. Karenanya dalam pengajuan yang dilakukan dewan, mereka dikelompok-kelompokan. Yang jelas semua anggota berangkat,”tegas salah satu sumber di dewan yang menolak namanya disebutkan.
Yang berangkat ada lima komisi yaitu A, B, C, D dan E. Kabarnya mereka dipecah-pecah. Komisi A pergi ke Perancis, Komisi B kunjungan ke Korea
Komisi C berangkat ke Vietnam dan Tiongkok, Komisi D ke Jepang dan Komisi E ke Paris serta Korea. Keberangkatan mereka dengan dalih studi banding kali perrtama adalah Komisi E. ”Mereka meminta studi banding ke Perancis,” ucapnya seraya mewanti-wanti namanya tidak diungkapkan. Alasannya, adalah untuk melakukan bimbingan teknis.
Rupanya, langkah tersebut mengilhami komisi yang lain untuk mengajukan tuntutan yang sama ke negara. Di antaranya adalah Komisi B dan Komisi D. Mereka tak ingin kehilangan kesempatan untuk studi banding , yang tentu saja ada ngelencer-nya tersebut sekaligus dapat uang saku lumayan.
Sumber tersebut menyatakan bahwa mereka sudah memasukkan program tersebut untuk berangkat awal Juni. ”Sudah diproses, tapi kemungkinan tidak bisa berangkat Juni ini. Waktunya sudah mepet. Paling berangkatnya Juli,” terangnya.
Biaya untuk pemberangkatan satu orang lengkap dengan tiket, akomodasi, dan uang saku adalah Rp 70 juta. Bila empat komisi itu jadi berangkat, maka total merogoh kocek Rp 5,6 miliar. Sebuah pengeluaran yang bisa dikategorikan mubazir.  Karena, periode masa kerja anggota DPRD Jatim yang lama habis pada akhir Agustus.  [cty]

Tags: