Pimpinan DPR Tolak Fraksi Golkar Versi Agung Laksono

GolkarJakarta, Bhirawa
Susunan Fraksi Partai Golkar yang diajukan kubu Agung Laksono ke DPR RI akan dikembalikan. Susunan fraksi versi Agung Laksono itu tidak sesuai dengan keputusan pemerintah. “Kami akan mengembalikan itu. Kita kembalikan baik-baik pakai surat,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (18/12).
Menurut politisi PKS itu, pimpinan DPR RI hanya bertugas dalam tataran administrasi mengacu pada aturan. “DPR itu hanya menerima administasi kepengurusan pemerintah dan administrasi yang sah yang dimiliki pak ARB dan Idrus Marham, karena keputusan pemerintah kembali ke yang sebelumnya, hasil Munas yang di Riau, memang yang diakui itu,” kata Fahri.
Karena tidak sesuai dengan keputusan Menkumham maka pimpinan DPR RI tidak akan memproses apa yang diajukan oleh Agung Laksono.  Sebelumnya, Leo Nababan membawa daftar nama baru kepengurusan fraksi dan pimpinan MPR kubu Agung Laksono. “Hari ini (kemarin) kami akan serahkan surat pergantian di MPR kepada Ketua MPR,” katanya.
Mereka tak terima pimpinan Golkar tidak berada dalam barisan pendukung pemerintah sehingga merasa perlu membelokkan arahnya. Menurutnya, Golkar harus selalu bersama dengan pemerintah. “Pemerintah sekarang kan Jokowi. Kita harus bersama Jokowi. Kalau di luar pemerintah tidak sesuai roh,” kata Leo.
Sebelumnya DPD I Golkar se-Indonesia menggelar pertemuan di Hotel Mercure Kuta, Bali. Pertemuan itu menghasilkan tiga pernyataan menyikapi surat Menkumham. Sekretaris DPD I Golkar se-Indonesia, Ridwan Bay berkesempatan membacakan hasil kesepakatan pertemuan DPD I Partai Golkar se-Indonesia. “Ini sudah disepakati DPD I dan II Partai Golkar seluruh Indonesia,” kata Ridwan di Kuta.
Pertama, kata Ridwan, DPD I Golkar se-Indonesia hanya mengakui kepemimpinan Aburizal Bakrie (ARB) sebagai Ketua Umum Partai Golkar. “Kedua, kami tidak pernah menghadiri, mengakui, apalagi memberikan mandat kepada siapa pun untuk menghadiri Munas tandingan di Jakarta kecuali Munas sah di Bali,” paparnya.
Ketiga, Ridwan melanjutkan, berkaitan dengan surat Menkumham tersebut, Partai Golkar telah sepakat untuk memberikan mandat kepada Yusril Ihza Mahendra kepada sebagai kuasa hukum bila tidak tercapai islah. “Memberikan mandat kepada Saudara Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum untuk mengambil langkah-langkah hukum lebih lanjut,” tegasnya. [ins]

Tags: