H Kusman
Sidoarjo, Bhirawa
Pengurukan 200 hektar lahan di Desa Tambak Kalisogo, Kec Jabon, diduga melibatkan orang kuat, sebab Komisi A DPRD Sidoarjo, menyatakan tidak berkutik menyikapi dugaaan pelanggaran Perda RTRW itu.
Anggota Komisi A dari PKS, Kusman, ditemui Senin (9/4) siang, mengaku tak mampu berbuat apa-apa selain hanya mengelus dada melihat dugaan pelanggaran ini. ”Jangankan Komisi A, pimpinan DPRD saja tak berdaya menghadapi persoalan seperti ini,” ujarnya. Ia mengaku sedih melihat kesewenangan eksekutif yang kian hari menjadi-jadi.
Menurut sumber di dewan, Kec Jabon di Perda RTRW yang ada tidak masuk dalam kawasan yang dilakukan perubahan peruntukan. Baru ada enam kecamatan yang dilakukan perubahan beberapa lahan hijaunya menjadi kuning (bisnis). Nah untuk lahan Desa Tambak Kalisogo, Jabon yang diuruk Maspion untuk pengembangan kawasan industri ini statusnya, apakah masih hijau atau abu-abu, tidak jelas. Namun yang jelas Jabon belum masuk kawasan yang sudah diakukan perubahan peruntukan.
Sehingga Kusman, mengaku tidak berdaya dengan keadaan ini. Bahkan kawasan bisnis Sun City Biz di Porong, juga mandeg kasusnya. Padahal Sun City Biz menempati kawasan merah karena masuk dalam peta terdampak Lumpur Lapindo, karena dari 6,9 hetar yang masuk peta terdampak 5,3 hektar.
Komisi A, sudah melakukan beberapa pertemuan menyikapi izin lokasi yang dikeluarkan Pemkab serta rekomendasi Komisi A yang meminta Satpol PP untuk menghenikan pembangunan Sun City Biz. Rekomendasi Komisi A sudah diserahkan ke pimpinan DPRD untuk diteruskan ke bupati, Saiful Ilah. Tetapi sampai sekarang eksekutif tidak menindaklanjuti rekomendasi komisi.
”Bukannya saya pesimis, tetapi untuk apa kerja komisi akhirnya rekomendasinya kandas di eksekutif,” terangnya.
Hingga kini dua kawasan industri Sun City Biz di Porong dan Maspion di Jabon berjalan tanpa hambatan. Truk besar pengirim Sirtu memasuki Desa Tambak Kalisogo untuk menguruk 200 hektar lahan. Sudah sekitar 3 bulan ini pengurukan berjalan. [hds]
