Pinjaman Rp128 Miliar Tak Jelas, Pemkab Probolinggo Tunda Sejumlah Kegiatan

Lahan Parkir di Seruni Point Sukapura Segera Dibangun.n wiwit agus pribadi/bhirawa

Anggaran Belanja Disperkim Capai Rp42 Miliar
Probolinggo, Bhirawa
Banyak organisasi perangkat daerah (OPD) di tahun 2020 yang anggarannya terkena pengalihan untuk penanganan Covid-19. Alhasil, sebagian program yang disusun, harus tertunda.

Ada pula yang kembali menganggarkannya di tahun 2021 ini. Selain itu dengan pinjaman Rp 128 miliar tak jelas, pemkab tunda sejumlah kegiatan.

Seperti yang dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkim) Kabupaten Probolinggo. Di tahun ini Disperkim memiliki anggaran belanja sekitar Rp42 miliar. Anggaran sebesar itu rencananya dialokasikan untuk melakukan pembangunan yang pernah disusun pada 2020 lalu.

Sejatinya nilai anggaran Rp42 miliar, jumlahnya separo dari pagu anggaran APBD 2020 sebelum refocusing Covid-19. Data yang dihimpun yang ada di di Disperkim tahun 2020 lalu sebelum pandemi Covid-19, Disperkim mendapatkan alokasi sekitar Rp84 miliar.

Direncanakan, anggaran Rp84 miliar rencananya digunakan untuk merehab kantor-kantor kecamatan, menyiapkan lahan parkir puncak Seruni Point Sukapura, membangun kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Probolinggo dan rehab 1.000 rumah tidak layak huni (RTLH).

Namun, karena refocusing penanganan Covid-19, kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan terpaksa harus ditunda dan tidak terealisasi tahun kemarin.

“Iya, tahun kemarin (2020, Red) banyak kegiatan di dinas kami yang sudah direncanakan, terpaksa harus ditunda. Karena terkena refocusing Covid-19,” kata Prijono, Kepala Disperkim Kabupaten Probolinggo, Senin (8/2).

Prijono mengungkapkan, tahun ini pihaknya melalui APBD 2021 dialokasikan anggaran belanja sekitar Rp42 miliar. Dengan anggaran itu, pihaknya saat ini fokus mengerjakan rencana kegiatan yang tertunda tahun 2020 kemarin.

Seperti rehab RTLH, rehab kantor-kantor kecamatan dan menyiapkan lahan parkir puncak Seruni Point. Pembangunan yang disebut terakhir menjadi perhatian, karena pemerintah pusat melalui APBN memastikan akan membangun lahan parkir puncak Seruni Point tahun ini.

“Dengan anggaran itu, karena masih pandemi Covid-19, kami fokus kegiatan tahun 2020 yang tertunda, meski tidak semuanya. Seperti rehab RTLH sendiri tahun 2020 kemarin direncanakan 1.000 RTLH lebih, tapi tahun ini kami baru mampu 565 RTLH,” ungkapnya.

Pengajuan dana pinjaman Pemkab Probolinggo pada pihak ketiga, PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur), tak kunjung ada kejelasan. Pemkab pun terpaksa menunda sejumlah kegiatan yang rencananya bersumber dari dana pinjaman tersebut.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Keuangan Daerah dan Aset Kabupaten Kabupaten Probolinggo, Dewi Korina, Senin (8/2). Ia mengatakan, tahun ini pihaknya mengajukan dana pinjaman ke PT. SMI. Besarnya sekitar Rp128 Miliar. Pengajuan pinjaman itu merupakan kelanjutan dari pengajuan pinjaman tahun lalu sebesar Rp 9,3 miliar yang sudah terealisasi.

“Untuk proses dana pinjaman sudah kami ajukan ke PT. SMI. Hanya saja, sampai sekarang belum terealisasi,” katanya. Karena belum ada kejelasan itulah, sejumlah kegiatan yang rencananya bersumber dari dana pinjaman itu lantas ditunda. Sebab, dikhawatirkan pengajuan dana pinjaman tersebut tidak terealisasi tahun ini.

Dewi menjelaskan, dana pinjaman sekitar Rp128 miliar itu diperuntukkan beberapa kegiatan belanja tahun ini. Hampir semuanya dialokasikan untuk kegiatan perbaikan infrastruktur jalan. Di antaranya, untuk perbaikan jalan akses wisata di wilayah Tiris – Krucil sebesar Rp 114 Miliar. Lalu, rehab 565 RTLH senilai Rp 5 Miliar.

Pihaknya pun menunda kegiatan tersebut, sebelum ada kepastian dana pinjaman tersebut disetujui dan terealisasi. “Kami tidak ingin kegiatan yagn rencananya bersumber dari dana pinjaman itu mulai dikerjakan. Tapi, ternyata dalam perjalannya dana pinjaman tidak disetujui dan tidak terealisasi,” ungkapnya.

Untuk memastikan realisasi dana pinjaman itu menurut Dewi, dalam waktu dekat pihaknya akan jemput bola. Supaya, pihaknya bisa langsung mencari solusi tentang kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tersebut.

Syukur bila ada kepastian dana pinjaman disetujui. Sehingga, kegiatan yang ada bisa langsung direalisasikan juga. “Kami juga berharap, ada kejelasan dan kepastian dari pihak PT. SMI terkait pengajuan dana pinjaman tesebut. Supaya, kegiatan-kegiatan belanja di daerah bisa terealisasi sesuai rencana,” tambahnya. [wap]

Tags: