Pj Bupati Hudiono menyerahkan secara simboli buku petunjuk pelaksana kepada petugas SLRT. [achmad suprayogi/bhirawa]
Melihat masih tingginya angka kemiskinan dan keluarga tidak mampu di wilayah Sidoarjo, saat ini sekitar 4.000 orang, yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo melakukan penguatan dan pembekalan kepada 117 tenaga pelaksana terpilih dari 1.610 pendaftar, pada Senin (22/02) kemarin.
Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono yang hadir untuk memberikan arahan dan pembekalan kepada tenaga pelaksana SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu), menilai langkah ini sebagai bentuk Quick Respon menanggapi kebijakan program pemerintah pusat.
Ia menilai, di masa Pandemi covid-19 banyak terjadi permasalahan sosial, diantaranya tingginya angka pengangguran, dan terjadinya kontraksi dalam pertumbuhan perekonomian yang mencapai minus 2 dan sebagainya. Sedangkan kementrian sosial dalam meminta inteversi bantuan, selalu meminta data yang valid. “Jjadi supaya valid dan adanya pelayanan yang cepat, hari ini telah menetapkan kawan-kawan yang menangani pendataan,” ujarnya.
Menurunya, jika program verifikasi data ini dapat dituntaskan, maka program apapun dinilai akan tepat sasaran. Baik program Bantuan Sosial milik Pemerintah Pusat, sampai ke tingkat Kabupaten/Kota. Pj Bupati berharap, dengan validnya data, dapat disampaikan kepada pemerintah dan bupati selanjutnya untuk dijadikan prioritas.
“Mudah-mudahan dengan kevalidan data ini, kami bisa menyampaikan evaluasi program, serta memberikan intervensi program pada Bupati selanjutnya, kepada Kementrian maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mungkin inilah yang harus ditangani secara prioritas,” tegas Hudiyono.
Sementara itu, tingginya inclusion error dan exclusion error dimana masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan justru menerima, serta sebaliknya menjadi tugas dari tenaga pelaksana (SLRT), berkoordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan. Supervisor juga akan di tempatkan di tingkat kecamatan berkoordinasi dengan kasi kessos dan technical assistant untuk tingkat kabupaten.
“Harapan kita, dengan mengerahkan tenaga pelaksana SLRT ini nanti, akurasi pendataan akan lebih valid, karena sangat penting untuk perencanaan pembangunan, untuk intervensi program,” jelas Dr. Tirto Adi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
Selain itu, tenaga pelaksana SLRT akan berkoordinasi dengan Potensi Desa (Potdes) dan Potensi Kelurahan (Potkel) untuk mengupdate data terbaru. Selain itu, di tingkat desa akan didorong untuk membentuk Pusat kesejahteraan Sosial (Puskesos).
“Misalnya, masuk ke ruangan kepala desa, harusnya sudah terlihat data 2021, tapi masih tertulis data 2015, artinya tidak di update. Selama ini jumlah Puskesos di Sidoarjo masih sedikit, hadirnya tenaga pelaksana SLRT nanti mendorong desa dan kelurahan untuk membentuk Puskesos itu,” jelas Tirto Adi.[ach]
