Pj Bupati Sidoarjo Pastikan Aktivitas Lapindo Berhenti Hari Ini

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Sidoarjo, Bhirawa
Aktivitas pengurukan yang dilakukan oleh Lapindo Brantas di Sumur Tanggulangin 1, Desa Kedung Banteng, Kec Tanggulangin mulai Senin (11/1) hari ini  dipastikan berhenti. Artinya tidak boleh ada aktivitas apapun di lokasi.
Hal tersebut ditegaskan oleh Pj Bupati Sidoarjo Drs Ec Jonathan Judianto M MT saat ditemui di rumah dinasnya, Minggu (10/1) sore.
Menurutnya, pihak Pemkab Sidoarjo akan melakukan pengkajian dan evaluasi dampak sosial yang sedang bergejolak sekarang ini,  trauma masyarakat juga harus kita perhatikan. Karena itu kemarin malam pihaknya  melakukan rapat koordinas dengan jajaran SKPD terkait  evaluasi hal ini. “Hasilnya seperti apa, itu nanti yang akan saya kirimkan ke Kementerian ESDM,” katanya.
Ia juga mengatakan kalau izin untuk pengeboran baru di Sumur Tanggulangin 1 itu keluar tidak saat dirinya menjabat. “Yang jelas bukan di era saya. Saya tidak tahu persis tanggalnya karena saya tidak pernah melihat bukti fisiknya,” katanya.
Menurut Jonathan, Pemkap Sidoarjo hanya mengeluarkan izin lingkungan, lokasi, UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan), dan HO (izin gangguan). “Itu dikeluarkan oleh bupati terdahulu pada  Oktober-Nopember 2015,” ungkapnya.
Kasus ini mencuat ketika  puluhan warga Desa Kedung Banteng dan Desa Banjarasri Kec Tanggulangin Sidoarjo menolak atau tidak setuju atas pengeboran gas yang akan dilakukan oleh PT Lapindo Brantas. Mereka menolak mentah-mentah sebab trauma atas kejadian luberan lumpur lapindo yang hingga kini belum kunjung berhenti.
Protes penolakan itu terjadi ketika Lapindo Brantas melakukan pengurukan lahan seluan 4.000 meter persegi yang akan digunakan untuk pengeboran. Tepatnya di Dusun Kaliwungu RT 3/RW 1 Desa Banjarasri, Tanggulangin dengan penjagaan ketat oleh pihak kepolisian dari jajaran Polres Sidoarjo dan Polsek-Polsek terkait.
Di antara mereka yang menolak adalah Sholik (57), warga Desa Kedung Banteng. Dia mengakui kalau pihaknya bersama-sama warga yang lain dengan tegas menolak pengeboran ini. Ia mengaku sangat trauma dengan kejadian lumpur Lapindo yang telah terjadi hingga saat ini.
Sementara itu warga yang lain juga menolak rencana pengeboran ini. Ketua RT 3 RW 2 Desa Kedungbanteng M Fauzi  berharap selamanya tidak ada lagi pengeboran gas di desanya.  “Warga sangat trauma dengan semburan lumpur di Porong yang hingga saat ini semburan lumpur panasnya belum juga berhenti,” paparnya. PR Manager Lapindo Brantas Arief Setyo Widodo juga mengakui bahwa apa yang dialami warga soal trauma itu sangat wajar-wajar saja. Tetapi apakah trauma seperti itu harus dialami secara terus-menerus. “Bila ada pesawat terbang yang jatuh, apakah semua warga mengalami trauma dan takut naik pesawat, tentu tidak semuanya,” jelas Arief Setyo Widodo memberikan contoh.
Arief menegaskan kegiatan yang dilakukan  Lapindo baru DSP (Drill Site Preparation), yaitu melakukan pengurukan dan pemadatan tanah yang akan menjadi kegiatan awal untuk melakukan pengeboran sumur. Luas lahan yang telah dibebaskan sekitar satu hektare, sedangkan yang diuruk sekitar 4.000 m2 yang terletak di dua desa, yakni Desa Kedung Banteng dan Desa Banjarasri. “Lokasi tersebut merupakan lokasi sumur milik Lapindo Brantas. Sedangkan Desa Banjarasri digunakan sebagai akses jalan menuju lokasi sumur Tanggulangin 1,” katanya.
Menurutnya, kegiatan ini sudah melalui prosedur yang berlaku, yakni sudah sudah melakukan sosialisasi kepada warga sekitar dengan didampingi dari pihak SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi).
Mengingat masih adanya beberapa warga yang belum memberikan respon positif terkait kegiatan ini, pihak SKK Migas memberikan arahan agar proses pengurukan ini dilakukan pendampingan dengan pihak aparat keamanan Sidoarjo. “Sebagai salah satu objek vital nasional, segala kegiatan yang dilakukan Lapindo Brantas harus aman, sebab menyangkut kepentingan negara dan hajat hidup orang banyak,” ujar Arief. [ach,ali]

Tags: