Pj Bupati Jonathan Judianto saat membuka lokakarya block grant bersama jajaran SKPD terkait.(achmad suprayogi/bhirawa)
Sidoarjo, Bhirawa.
Penyaluran hibah dana pembangunan partisipatif yang diambil dari APBD tahun 2015 sebesar Rp14,9 Miliar, lebih dipertegas lagi. Sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Membawa Dinamika Pemahaman Terhadap Pelaksanaan Pemberian Dana Hibah.
Pj Bupati Sidoarjo, Drs Ec Jonathan Judianto M MT menegaskan, setiap lembaga yang menerima dana hibah harus melalui proses yang resmi. Diantaranya harus memenuhi syarat berbadan hukum, termasuk akta notaris.
“Bagaimana dengan lembaga-lembaga yang kecil, seperti Musala, PAUD, TPQ dan lainya. Kalau mereka disuruh merelalisasikan aturan secara keseluruhan tidak akan mampu. Dananya akan habis hanya untuk kepengurusan saja. Makanya, dengan adanya lokarkarya seperti ini akan menemukan solusinya,” jelas Jonathan Judianto, usai membuka Lokakarya Hibah Dana Pembangunan Partisipatif Kabupaten Sidoarjo 2015, Selasa (16/12) di Aula BPM PKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana)
Sementara itu, Kepala BPM PKB, Drs Ec M Ali Imron MM menjelaskan, hibah dana bantuan pembangunan desa/kelurahan dan pendidikan di Pemkab Sidoarjo tahun ini telah mengalokasikan sebesar Rp14,9 miliar. Terdiri dari Rp6,9 miliar yang diproyeksikan untuk 346 kelompok masyarakat. “Termasuk untuk pembangunan jalan aspal, paving, jembatan, saluran drainase, saluran irigasi pertanian,” terang Ali Imron.
Sedangkan dana bantuan pembangunan partisipatif di bidang pendidikan sebesar Rp5,6 miliar. Bantuan bidang pendidikan tersebut dikucurkan untuk TK, Madrasah Diniyah (Madin), SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Untuk bantuan TK/RA sebanyak 120 lembaga dengan besaran bantuan Rp 960 juta. TK/Dharma Wanita sebanyak 91 lembaga, dana yang dikeluarkan sebanyak Rp728 juta, SD/MI 73 lembaga dananya Rp657 juta, SMT/MTS 19 lembaga Rp190 juta, SMA/SMK/MA 23 lembaga Rp278 juta.
“Sedangkan untuk Ponpes 36 lembaga, Madin 96 lembaga, TPQ 242 lembaga dan PAUD sebanyak 181 lembaga dengan total anggaran Rp2,4 Miliar,” pungkas Ali Imron. [ach]
