PKB Beri Bantuan Hukum pada Wakil Ketua DPRD Tulungagung

Ruang kerja Adib Makarim di Kantor DPRD Tulungagung, Kamis (4/8), tertutup rapat setelah KPK melakukan penahanan pada yang bersangkutan.

Tulungagung, Bhirawa
DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tulungagung akan memberi bantuan hukum pada Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan korupsi anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jatim periode 2014-2018 untuk Kabupaten Tulungagung.
Adib Makarim merupakan kader PKB yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Tulungagung. “Pasti PKB akan memberi bantuan hukum,” ujar Sekretaris DPC PKB Tulungagung, Nuruddin, pada wartawan, Kamis (4/8).
Menurut Nuruddin, DPC PKB Tulungagung sedang mempersiapkan tim untuk memberi bantuan hukum atas proses hukum yang dijalani Adib Makarim. “Kami sudah menyiapkan tim bantuan hukum pada proses (hukum) Pak Ketua,” terangnya.
Soal langkah lanjutan yang akan diambil DPC PKB Tulungagung terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) di DPRD Tulungagung setelah Adib Makarim menjadi tahahan KPK, Nuruddin menyatakan akan dikomunikasikan di internal PKB dengan disesuaikan aturan PKB.
Namun demikian, ia kemudian menandaskan jika PAW di lembaga dewan bagi anggota dewan asal PKB yang menjalani proses hukum akan dilakukan setelah kasusnya sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Itu artinya, selama proses hukum masih berlangsung dan belum inkracht, DPC PKB Tulungagung tidak akan melakukan PAW pada Adib Makarim sebagai anggota DPRD Tulungagung.
Sedang soal jabatan Wakil Ketua DPRD Tulungagung yang juga disandang Adib Makarim, Nuruddin membeberkan akan diputuskan setelah konsolidasi dan koordinasi dengan jalur partai. “Kami masih berkoordinasi,” ucapnya.
Sebelumnya, Sekretaris DPRD Tulungagung, Sudarmaji, enggan menanggapi ditahannya Adib Makarim oleh KPK. Ia meminta wartawan untuk menanyakan hal itu pada Ketua DPRD Tulungagung, Marsono.
Namun ketika ditanya terkait gaji dan tunjangan Adib Makarim saat menjalani proses hukum di KPK, Sudarmaji menyatakan sesuai aturan yang berlaku semuanya masih melekat dan bisa didapat oleh Adib Makarim. “Lain kalau sudah menjadi terdakwa. Tentu ada perubahan,” bebernya.
Seperti diberitakan, KPK menahan Adib Makarim setelah dilakukan pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Rabu (3/8) sore. Penahanan dilakukan di Rutan Gedung Merah Putih Jakarta selama 20 hari ke depan. [wed.wwn]

Tags: