Anik Maslachah Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur
PKB Jatim, Bhirawa
Wacana Istana yang akan tetap melaksanakan Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember mendapat respon PKB Jatim. Dalam hal ini DPW PKB Jatim mendukung penyelenggaraan Pilkada tetap berjalan sesuai jadwal dengan protokol kesehatan super ketat.
Sebelumnya PBNU, Muhammadiyah, mantan Wapres Jusuf Kalla, Perludem mengusulkan agar Pilkada serentak ditunda karena pandemic Covid-19.
Wakil Ketua DPW PKB Jatim, Anik Maslachah menuturkan bahwa proses tahapan Pilkada serentak di Jatim terlaksana dengan baik. Protokol kesehatan pun telah dipatuhi oleh pasangan calon dan pendukungnya masing-masing.
“Jadi, tidak menggambarkan ketidakpatuhan paslon dan pendukungnya dalam mengikuti tahapan itu. artnya, ada kesadaran masyarakat yang sudah terbangun untuk menjaga kesehatan publik. INi menjadi skala prioritas,” katanya, Rabu (23/9) kemarin.
Menurut Anik yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini, Komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan juga sudah memonitoring ke KPU Pusat hingga ke Kabupaten Kota sampai Bawaslu. “Kesimpulan yang saya terima juga mereka sudah siap siaga seluruh infrastruktur kelengkapan untuk mematuhi protokol kesehatan bahkan juknis juga sudah terbit,” jelasnya.
Ia memaparkan di Sidoarjo, Anik telah mengikuti seluruh proses mulai tahapan pendaftaran paslon yang diusung partainya. Dimana, pengetatan protokol kesehatan sudah dilakukan.
Disamping itu, lanjutnya, pihaknya melihat pernyataan KPU RI beserta Komisi II juga sudah menyiapkan seluruhnya untuk tetap Pilkada seretak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. “Kalau toh ada kekhawatiran akan muncul kluster baru, KPU sendiri sudah mengantisipasi diantaranya sistem pemanggilan dilakukan secara berjarak, berikut juga penempatan kursi juga sesuai dengan protokol. Bahkan, sampai pada tinta sebagai bukti sudah mencoblos hari ini sudah ada PKPU yaitu diteteskan,” bebernya.
“Jadi tidak akan menjadi penularan. termasuk volume penyoblos ini juga diperlebar sehingga waktunya yang ditambah agar tidak terjadi kerumunan saat pncoblosan,” tambahnya.
Anik menyakini KPU sudah menyiapkan segalanya agar Pilkada kali ini tidak menjadi kluster baru Covid-19.
Pihaknya pun mengapresiasi PBNU dan Muhammadiyah sebagai organisasi terbesar berjaga-jaga untuk kemaslahatan yang lebih baik. Baginya, selama infrastruktur pemilu , mulai KPU, Bawaslu dan Paslon dan masyarakat mematuhi tidak menjadi masalah. “Saya pikir tidak menjadi masalah karena tahapan ini sudah dlaksanakan,” imbuhnya.
Anik justru mengkhawatirkan kalau Pilkada serentak ditunda menyebabkan kekosongan kepala daerah yang cukup lama. Sementara, perlu adanya tindakan cepat kaitannya dengan penyelesaian kondisi Indonesia dan daerah termasuk penyelesaian Covid-19.
“Kami mengkhawatirkan ketika ini diolor-olor akhirnya terjadi kekosongan yang lama. Kalau Plt itu kan tidak bisa maksimal. maka saya pikir tetap saja berjalan sesuai waktu yang ditentukan yang penting protokol kesehatan dilakukan seketat mungkin,” terangnya.
PKPU sendiri, lanjut Anik, sudah memikirkan keselamatan yang lebih besar. Sehingga muncul juknis yang harus dipatuhi. “Saat pengambilan nomor besok itu juga sudah ada aturan pengumpulan masa 50 orang. Dan dalam pengumpulan masa itu harus mematuhi prokes,” pungkasnya. [geh]
