PKB Sidoarjo Ancam Tinggalkan PAN dan Golkar

Sidoarjo, Bhirawa
Fraksi Kebangkitan Bangsa Sidoarjo tak memiliki cara lain, selain meninggalkan Fraksi Golkar Bintang Pembangunan dan Fraksi PAN dalam pembentukan susunan anggota komisi.  Langkah ini ditempuh setelah kedua fraksi tak bersedia mengirim nama-nama anggota fraksinya.
meskipun demikian Ketua Fraksi Golkar Bintang Pembangunan (GBP), Warih Andono, Minggu siang mengatakan,  tak surut untuk menghadapi situasi ini, karena dalam Tata Tertib (Tatib) dewan mengatur syarat sah komisi harus berjumlah minimal 11 anggota. Bila dua fraksi yakni GBP dan PAN (14 anggota) tak mengirim nama, pembentukan komisi akan sulit untuk memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Tatib.
Sehingga PAN dan GBT menjadi sangat mempengaruhi pembentukan pembentukan alat kelengkapan dewan. ”Silahkan kalau mereka mau ambil jabatan di komisi itu,” tandasnya.
Kekecewaannya muncul setelah FKB akan menyapu dua ketua komisi yakni ketua komisi C dan D. Dua ketua komisi sisanya akan disapu PDIP dan Gerindra. Dalam pembentukan komisi harus ada unsur kebersamaan, bukan menang-menangan. Dalam hal ini, tentunya untuk ketua komisi tak boleh ada yang monopoli. Anggota FPAN, Khulaim Junaedi, menyebut PKB sudah menempatkan kadernya sebagai bupati dan wakil bupati Sidoarjo. Ketua DPRD juga dimiliki kader PKB, ”Kenapa masih ambisi merebut dua ketua komisi, itu namanya mau enaknya dan menangnya sendiri,” ujarnya singkat.
Ketua DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil klarifikasi Tatib dewan dari Gubernur Jatim.  Tatib dewan yang disahkan selanjutnya dikonsultasikan ke gubernur.
Sedangkan terkait dua fraksi (GBP dan PAN) yang belum menyerahkan nama-nama delegasinya untuk pembentukan komisi, Sullamul Hadi Nurmawan mengaku masih memberi waktu agar ada titik temu terkait pembantukan komisi. ”Saya berharap kesadaran teman-teman dari Fraksi GBT dan PAN  mau menyerahkan nama-nama delegasinya di komisi,” harapnya.
Saat ditanya, jika nantinya dua fraksi itu tetap tak mau mengirimkan delegasinya di komisi?, Sullamul Hadi Nurmawan mengaku bisa saja pembentukan komisi tetap dilakukan. Artinya, rapat paripurna pembentukan komisi akan tetap digelar tanpa dua fraksi itu. Dan, rapat paripurna pembentukan komisi tetap sah karena yang datang paripurna sudah melebihi kuorum. ”Tanpa dua fraksi itu paripurna tetap kuorum. Jadi bisa saja hal itu akan kita lakukan,” tegas Sullamul Hadi Nurmawan.
Kapan paripurna pembentukan komisi itu akan digelar, Sullamul mengaku masih menunggu hasil konsultasi Tatib ke Gubernur. Paling tidak, dari konsultasi Tatib itu akan diperoleh penjelasan terkait revisi yang sudah disampaikan.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB, Achmad Amir Aslichin mengatakan, pihaknya tetap berpedoman pada keputusan untuk bisa menduduki dua ketua komisi. Pasalnya, PKB sebagai peraih kursi terbanyak di Sidoarjo. ”Perolehan suara kita saat Pileg lalu sebanyak 263 ribu, jadi sudah sepatutnya jika mendapat dua ketua komisi,” jelasnya.
Sedangkan terkait pembentukan komisi, lanjut Amir Aslichin, pihaknya sudah menuruti apa yang diinginkan Fraksi GBP Pembangunan dan Fraksi PAN. Kala itu, dua fraksi itu meminta voting dan ketika dipenuhi, ternyata menarik anggotanya.
Meski demikian, ia mengaku tak bermaksud meninggalkan dua fraksi itu. Tapi, jika kondisi seperti ini berlangsung terus menerus yang dirugikan adalah kepentingan masyarakat. Ketika ditanya, kenapa PKB tak kompromis dengan memilih satu ketua komisi dan satu ketua BK atau Banleg saja?, lagi-lagi Amir Aslichin menjelaskan, jika PKB bertanggungjawab pada pemilihnya. ”Kita mendapat 263 ribu suara. Jadi sudah seharusnya mendapat dua ketua komisi,” pungkasnya.
Anggota Fraksi PKS-Nasdem, Mulyono mengatakan seharusnya Fraksi GBP dan Fraksi PAN terlebih dulu mengirimkan nama delegasinya di komisi. ”Baru setelah itu membahas mekanisme pemilihan komisinya,” tandasnya.
Demikian pula diungkapkan Ketua Fraksi Gerindra, Widagdo yang meminta dua fraksi itu menghormati partai yang memperoleh suara yang lebih besar. ”Kita mendapat suara terbesar ketiga setelah PKB dan PDIP, jadi sudah sewajarnya mendapat jatah ketua komisi,” tegasnya. [hds]