PKH Dikritik Jadi Kartu Pilkada, Menteri Sosial Didesak Turun Tangan

Surabaya, Bhirawa
Kalangan alumni GMNI dan PMII menyatukan diri untuk mengawasi dugaan penyelewengan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Pilkada Jawa Timur. Mereka menyebut kartu PKH berubah jadi kartu Pilkada.
“Kritik kami, program PKH dari pemerintah, ternyata ditunggangi untuk kepentingan partisan bagi Pilkada Jawa Timur. Kartu PKH jadi identik kartu Pilkada,” kata Abdul Hamid, Ketua JAMPI, dalam jumpa pers bersama FAM GMNI di Surabaya, Kamis (26/4/2018).
JAMPI singkatan dari Jaringan Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Sedang FAM GMNI singkatan Forum Alumni Muda GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia).
Respon para aktivis muda itu muncul pasca laporan warga di Lamongan pada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat. Bahwa pembagian kartu PKH yang sebesar kartu ATM disertai pemberian stiker Calon Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Calon Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, kandidat nomor 1.
“PKH yang menjadi realisasi Nawacita Presiden Jokowi, untuk mengatasi kemiskinan, jangan dikotori oleh nafsu kekuasaan jangka pendek,” kata Billy Abu Ja’far, dari FAM GMNI Jawa Timur, dalam jumpa pers itu.
Dalam jumpa pers itu, JAMPI dan FAM GMNI meminta Menteri Sosial Idrus Marham untuk mengontrol turun tangan, pelaksanaan PKH dan menstop kepentingan partisan yang menunggangi.
“Menteri Sosial harus turun tangan. Pemerintah pusat harus mengawasi pelaksanaan PKH di Jawa Timur. Jangan ditunggangi untuk kepentingan cari suara bagi Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur,” kata Abdul Hamid.
Idrus Marham adalah kader Partai Golkar. Ia menjadi Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa, yang mundur karena maju dalam Pilkada Jawa Timur.
Sedang Partai Golkar adalah salah satu dari koalisi parpol pengusung Khofifah-Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur.
“Masyarakat penerima PKH punya kebebasan memilih yang dijamin konstitusi dan undang-undang. Mereka jangan diimingi PKH atau diintimidasi tidak akan cair jika tidak memilih paslon tertentu,” kata JAMPI dan GMNI.
Untuk itu, JAMPI dan FAM GMNI akan membentuk Posko Pengaduan Masyarakat dan Pembentukan Satgas Penanggulangan atas pelaksanaan PKH di Jawa Timur.
“Bersama 1.300 alumni di FAM GMNI dan 3.200 alumni di JAM PMII, kami akan bergerak mengawal Pilkada Jawa Timur agar tetap bersih, demokratis, jujur San adil. Kami juga mengawal pelaksanaan PKH agar tidak melenceng dari kebijakan murni Presiden Jokowi,” kata Abdul Hamid bersama Rangga Bisma. (geh)